#upah-buruh

Senin , 11 Jan 2016, 12:04 WIB

Puluhan Perusahaan di Karawang Minta Penangguhan Upah 2016

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Puluhan perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, sandang dan kulit di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengajukan penangguhan upah minimum kabupaten 2016 ke Pemerintah Provinsi Jabar. "Sudah ada 24...

Sejumlah buruh berunjuk rasa terkait penolakan upah minimum Provinsi dan menuntut pembatalan PP no 78/2015 di Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, Rabu (11/11). ( Foto: Septianjar Muharam )

Selasa , 22 Dec 2015, 13:44 WIB

‎97 Perusahaan di Jabar Ajukan Penangguhan UMK

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Perusahaan di Jabar, masih ada yang keberatan memenuhi ketentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2016. Berdasarkan data yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, saat ini ada 97 perusahaan di Provinsi Jawa Barat yang mengajukan penangguhan UMK 2016. "Pengajuan penangguhan UMK sendiri akan tutup sampai pukul 00.00 nanti malam. Namunn sampai jam 11 siang tadi...

Rabu , 09 Dec 2015, 13:11 WIB

Besok 10 Ribu Buruh Lakukan Aksi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencananya, hampir 10 ribu lebih buruh...

Jumat , 04 Dec 2015, 03:35 WIB

Kenaikan Upah Jadi Kendala Industri Sepatu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Asosiasi Produsen Sepatu...

Sabtu , 28 Nov 2015, 13:12 WIB

Diiringi Aksi Massa, Buruh akan Ajukan Judicial Review Soal Upah ke MA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Aksi Upah Gerakan Buruh Indonesia...

Long march buruh di Jakarta, Jumat (20/11).

Jumat , 20 Nov 2015, 17:15 WIB

Sejuta Tanda-Tangan Buruh Disiapkan untuk Petisi bagi Jokowi

Kamis , 19 Nov 2015, 20:01 WIB

UMK Kabupaten Bekasi Tahun Depan Rp 3,2 Juta

Senin , 09 Nov 2015, 08:40 WIB

Soal PP Pengupahan, Gubernur Jatim Janji Salurkan Aspirasi Buruh

Sabtu , 07 Nov 2015, 20:22 WIB

Menaker: Buruh Jangan Kuat di Jalanan ‪Saja

Selasa , 03 Nov 2015, 11:20 WIB

Formula Pengupahan Dinilai Sebagai Pembodohan yang Meninabobokan

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher.

Senin , 02 Nov 2015, 15:39 WIB

Upah Minimum Provinsi Jabar 2016 Ditetapkan Rp 1,3 Juta

Senin , 02 Nov 2015, 14:19 WIB

Sultan HB X: Upah DIY Gunakan UMK, Bukan UMP

Penentuan upah minimum sebuah daerah sangat bergantung pada beberapa faktor, sesuai kondisi daerah masing-masing.

Senin , 02 Nov 2015, 13:35 WIB

Jabar Tetapkan UMP 2016 Rp 1,3 Juta

Buruh melaksanakan shalat Maghrib berjamaah saat aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/10). (Republika/ Wihdan)

Sabtu , 31 Oct 2015, 22:57 WIB

DPR akan Panggil Pemerintah Bahas PP Pengupahan

Amanat Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebelum keberangkatan Bobotoh di depan Gedung Sate, Jl Diponegoro, Kota Bandung, Ahad (18/10). (Republika/Edi Yusuf)

Jumat , 30 Oct 2015, 18:10 WIB

Ridwan Kamil Upayakan Penerapan PP Pengupahan Diundur

Jumat , 30 Oct 2015, 17:55 WIB

Menteri Hanif: Jangan Demo, Tinggal Bobok Cantik Upah Sudah Beres

Para buruh yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) membawa poster sambil meneriakkan tuntutannya saat berunjuk rasa menuntut upah layak, di Semarang Jateng, Senin (26/10). (Antara/R. Rekotomo)

Jumat , 30 Oct 2015, 15:50 WIB

Alasan Pemerintah Hitung Upah dengan Inflasi dan PDB Nasional

Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/10). (Republika/Raisan Al Farisi)

‎Besok, Buruh Siap Kepung Istana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gelombang aksi unjuk rasa sebagai bentuk perlawanan elemen buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Upah (KAU) terhadap pemerintahan tak terbendung. Siang ini bertempat di LBH Jakarta, KAU melakukan mimbar rakyat sebagai ajang konsolidasi aksi Buruh Kepung Istana Negara yang akan dilangsungkan Jumat (30/10). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan PP Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015 yang...

Kamis , 29 Oct 2015, 05:58 WIB

Istana Bantah PP Pengupahan Rugikan Buruh

Rabu , 28 Oct 2015, 13:47 WIB

Ribuan Buruh Geruduk Istana Negara

Massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)/ilustrasi (Republika/Tahta Aidilla)

Selasa , 27 Oct 2015, 14:06 WIB

‎KSPI: Indonesia Kembali ke Rezim Upah Murah

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Selasa , 27 Oct 2015, 11:08 WIB

Ahok tak Mau Pakai PP Pengupahan untuk Hitung UMP 2016

Selasa , 27 Oct 2015, 08:40 WIB

Formula Baru Upah Minimum Diklaim Mampu Lindungi Pekerja

Selasa , 27 Oct 2015, 07:25 WIB

Sistem Upah Beri Kepastian Usaha Industri Padat Karya

Senin , 26 Oct 2015, 11:51 WIB

PP Pengupahan Baru Berlaku Mulai 2016

Ahad , 25 Oct 2015, 13:40 WIB

Serikat Pekerja Usulkan UMP Jakarta Naik 22 Persen

Ribuan massa dari berbagai Aliansi Buruh Jabar, menggelar aksi demo di halaman Gedung Sate, Jl Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (20/10).

Jumat , 23 Oct 2015, 01:56 WIB

Polemik Nasib Buruh Belum Temui Titik Terang

Kamis , 22 Oct 2015, 13:15 WIB

Formula Upah Beri Kepastian Usaha Jelang MEA

Kamis , 22 Oct 2015, 09:46 WIB

Buruh Beri Nilai Lima untuk Pemerintahan Jokowi-JK

Senin , 19 Oct 2015, 09:24 WIB

Penetapan Formula Pengupahan Baru Harus Hati-Hati

Menko Perekonomian Darmin Nasution memberikan sambutan saat Sosialisasi Paket Kebijakan Ekonomi di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Kamis (15/10).

Sabtu , 17 Oct 2015, 06:00 WIB

Ditolak Buruh, Ini Penjelasan Menko Ekonomi Soal Perhitungan Upah

Sabtu , 17 Oct 2015, 01:59 WIB

Delapan Provinsi Belum Penuhi KHL

Sabtu , 17 Oct 2015, 01:50 WIB

Seluruh Provinsi Harus Penuhi KHL

Jumat , 16 Oct 2015, 13:00 WIB

Tolak Rumusan Upah, Buruh akan Kembali Demo

Apindo: Formulasi Upah Beri Kejelasan Usaha

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sepakat dengan formulasi penghitungan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini karena, dengan adanya formulasi tersebut dapat memberikan kejelasan prediksi sehingga pengusaha memiliki kepastian untuk melakukan kalkulasi bisnisnya. "Formulasi kenaikan upah yang adil yakni antara upah minimum dikalikan dengan besaran inflasi, plus besaran pertumbuhan ekonomi," ujar Agung kepada Republika, Kamis (15/10). Agung menjelaskan, rumusan...

Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah), Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (kiri) dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kanan) memberikan keterangan pers soal paket kebijakan ekonomi jilid IV di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10).

Kamis , 15 Oct 2015, 20:39 WIB