#uu-kementerian

Pakar hukum tata negara (HTN) STIH IBLAM Radian Syam saat berbicara dalam dialok publik di STIH IBLAM di Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Kamis , 16 May 2024, 14:24 WIB

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Nomenklatur Kementerian Hak Prerogatif Presiden Terpilih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara (HTN) STIH IBLAM Radian Syam menilai presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif menentukan menteri dan jumlah kementerian negara. Menurut dia, nomenklatur kementerian...

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi Megawati Soekarnoputri yang mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi (MK), di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Selasa , 14 May 2024, 13:16 WIB

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Bukan untuk Akomodasi Jumlah Menteri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang akan mulai dibahas Badan Legislasi (Baleg) hari ini. Ia menegaskan, revisi tersebut bukanlah untuk mengakomodasi jumlah menteri. "Sebenernya begini kalau ada revisi UU Kementerian bukan untuk mengakomodasi jumlah menteri dalam jumlah tertentu, tetapi kemudian...

Selasa , 14 May 2024, 13:12 WIB

#uu-kementerian

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Nomenklatur Kementerian Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Bukan untuk Akomodasi Jumlah Menteri

Golkar: Revisi UU Kementerian Negara Bukan Hanya Aspek Politik

Ditengah Isu Penambahan Nomenklatur, DPR: Revisi UU Kementerian Diperlukan Ikuti Zaman

Yusril: Penambahan Nomenklatur Kementerian Melalui Revisi UU Kementerian atau Perppu