#uu-no-7-2017

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin Sidang Putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (29/3/2022). Dalam sidang putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan sebagian pemohon terkait permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 dengan pemohon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik dan Arief Budiman.

Selasa , 29 Mar 2022, 15:31 WIB

In Picture: Sidang Putusan MK Kabulkan Sebagian Uji Materiil UU Pemilu 2017

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan uji materil tentang pemilihan umum di Gedung MK, Jakarta, Selasa (29/3/2022). menyatakan mengabulkan sebagian pemohon terkait permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor...

Mantan Menko Maritim Rizal Ramli memberikan keterangan usai mendaftarkan pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi, Jakata, Jumat (4/9). Rizal Ramli mengajukan judicial review UU pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden karena dinilai telah membunuh demokrasi dan menciptakan oligarki kekuasaan.Prayogi/Republika

Jumat , 04 Sep 2020, 19:28 WIB

In Picture: Uji Materi UU No 7 Tahun 2017 Tentang Ambang Batas Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan rekannya Abdulrachim Kresno mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyoal ambang batas presiden ke Mahkamah Konstitusi. "Kami mengajukan uji materi terhadap ketentuan ambang batas presiden. Kami menginginkan ketentuan ambang batas presiden itu nol persen alias tidak ada," ujar kuasa hukum pemohon, Refly Harun, di Gedung...

close ×