Jumat , 10 Jul 2015, 11:07 WIB

Ini Hal yang akan Direvisi pada PP JHT Menurut Menaker

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK – Peraturan Pemerintah Jaminan Hari Tua (PP JHT) yang mulai diberlakukan pada 1 Juli 2015 telah mengalami penolakan dari berbagai pihak. Salah satu penyebabnya karena kurangnya sosialisasi...

Jumat , 10 Jul 2015, 10:31 WIB

Soal PP JHT, Menaker Salahkan Undang-Undang

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri menyatakan Peraturan Pemerintah Jaminan Hari Tua (PP JHT) Nomor 46 Tahun 2015 tentang BPJS Ketenagakerjaan itu bukan aturan pemerintah. Menurutnya, penetapan 10 tahun bukan aturan pihaknya tetapi Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).“Hal yang perlu digaris bawahi dalam hal ini adalah penetapan 10 tahun itu. Ini bukan aturan pemerintah,...