#yusril-ihza-mahendra

Selasa , 02 Apr 2024, 16:33 WIB

Yusril: MK Bebas Panggil Siapa Saja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) bebas memanggil siapa saja untuk dimintai keterangan dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres...

Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan pemohon pasangan no urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (1/4/2024). Agenda sidang lanjutan tersebut yaitu Pembuktian Pemohon (Mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon serta Pengesahan alat bukti tambahan Pemohon). Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tersebut.

Selasa , 02 Apr 2024, 15:07 WIB

Kubu Prabowo-Gibran Persilakan Tim Ganjar-Mahfud Hadirkan Kapolri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra terbuka jika tim Ganjar Pranowo-Mahfud MD ingin menghadirkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Pihaknya mengaku tidak punya kepentingan untuk memanggil Kapolri. "Kalau kami sendiri sih tidak berkepentingan untuk menghadirkan Kapolri, tapi karena Kapolri adalah satu jabatan institusi. Karena itu memang kehadirannya tidak...

Selasa , 02 Apr 2024, 14:02 WIB

Klarifikasi Yusril Soal Penyataan 'Andaikan Saya Gibran' dalam Sidang Sengketa Pilpres

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza...

Senin , 01 Apr 2024, 15:06 WIB

Yusril Ihza Mahendra: Saksi AMIN Hanya Ngomong Saja, tak Relevan Jadi Bukti

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Hukum Prabowo-Gibran menanggapi enteng keterangan...

Ahad , 31 Mar 2024, 13:05 WIB

Selalu Terlibat Sengketa Pilpres di MK, Yusril Klaim Selalu Berada di Pihak Yang Menang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pakar hukum tata negara yang kini menjadi Ketua Tim...

Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra mendengarkan keterangan dari pihak terkait saat sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (28/3/2024). Sidang tersebut beragendakan penyampaian jawaban termohon pihak KPU, penyampaian keterangan pihak terkait yakni pihak capres dan cawapres nomor urut 02, dan keterangan pihak Bawaslu atas gugatan pemohon dari pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD atas hasil pilpres 2024.

Kamis , 28 Mar 2024, 21:27 WIB

Disinggung Mahfud Pernah Minta MK Jangan Jadi 'Mahkamah Kalkulator', Ini Respons Yusril

Kuasa hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra menegaskan tak ada dalam sejarahnya MK memutuskan untuk mengulang pelaksanaan Pemilu, di Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Rabu , 27 Mar 2024, 18:58 WIB

Yusril: Gugatan Ganjar Kebanyakan Narasi Seperti Anies, Minim Bukti

Rabu , 27 Mar 2024, 16:36 WIB

Yusril: Tak Ada Sejarahnya Pilpres Diulang

Yusril Ihza Mahendra. Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril sebut permohonan Timnas Amin banyak asumsi.

Rabu , 27 Mar 2024, 14:43 WIB

Yusril: Permohonan Timnas Amin Banyak Narasi dan Asumsi daripada Bukti

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra.

Selasa , 26 Mar 2024, 19:27 WIB

Yusril Tantang Kubu Ganjar-Mahfud Buktikan Suara Prabowo-Gibran Nol

Selasa , 26 Mar 2024, 12:37 WIB

Barisan Pengacara Kondang Pembela Prabowo-Gibran

Pasangan capres-cawapres pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Tim pembela Prabowo di MK dari Yusril, Otto Hasibuan, Hotman Paris hingga OC Kaligis.

Selasa , 26 Mar 2024, 09:03 WIB

Tim Pembela Prabowo di MK, dari Yusril, Otto Hasibuan, Hotman Paris, Hingga OC Kaligis

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. Tim Prabowo-Gibran Yusril sebut kalau DPR mau hak angket bisa sekaligus pilpres-pileg

Selasa , 26 Mar 2024, 08:48 WIB

Yusril: Kalau DPR Mau Angket, Harus Pilpres dan Pileg Sekaligus

Yusril Ihza Mahendra sebut jika minta Gibran didiskualifikasi, maka berhadapan dengan MK.

Selasa , 26 Mar 2024, 06:04 WIB

Yusril: Jika Minta Gibran Didiskualifikasi, Mereka Berhadapan dengan MK

Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Otto Hasibuan (ketiga dari kiri) menjawab pertanyaan awak media di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024) malam WIB.

Selasa , 26 Mar 2024, 05:34 WIB

Otto Hasibuan: Gugatan Anies-Imin dan Ganjar-Mahfud Salah Kamar

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra saat diwawancarai wartawan di depan kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024) malam.

Senin , 25 Mar 2024, 21:55 WIB

Yusril: 01 dan 03 Inkonsisten, Setelah Kalah Baru Minta Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Yusril Ihza Mahendra. Yusril Ihza Mahendra menyindir Timnas Amin yang kerahkan 1.000 advokat gugat pemilu.

Kamis , 21 Mar 2024, 04:17 WIB

Timnas Amin Kerahkan 1.000 Advokat Gugat Pemilu, Yusril: Nggak Bakal Muat di MK

Yusril Tertawa Timnas Amin Siapkan 1.000 Advokat Gugat Hasil Pilpres di MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sekaligus Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra tertawa ketika mengetahui Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timas Amin) menyiapkan 1.000 advokat untuk menggugat hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK)."Kalau 1.000 kan enggak muat di sidang MK, kan terlalu banyak," kata Yusril seraya tertawa saat...

Yusril Ihza Mahendra. Pakar hukum Yusril Ihza sebut sengketa pemilu diselesaikan di MK bukan hak angket DPR.

Jumat , 23 Feb 2024, 08:49 WIB

Yusril: Sengketa Pemilu Diselesaikan di MK, Bukan dengan Hak Angket

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. Yusril sebut anggapan ada kecurangan karena Gibran anak presiden dan Prabowo menteri.

Selasa , 13 Feb 2024, 15:03 WIB

Yusril: Gibran Anak Presiden, Prabowo Masih Menteri, Wajar Anggapan Ada Kecurangan

Dirty Vote, film karya Sutradara Dandhy Dwi Laksono tengah ramai menjadi perbincangan publik. Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra menilai Dirty Vote tak imbang, wajar disebut pesanan

Selasa , 13 Feb 2024, 13:18 WIB

Yusril Menilai Dirty Vote tak Berimbang, Wajar Disebut 'Pesanan'

Menhan Prabowo Subianto di kokpit pesawat temput F-15EX pabrikan Boeing, St Louis, Missouri, AS pada Senin (21/8/2023) waktu setempat.

Sabtu , 10 Feb 2024, 14:03 WIB

Prabowo Diserang Isu Korupsi Jelang Pencoblosan, Yusril: Hoaks

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (kedua kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti kegiatan serah terima alutsista pesawat dari Pemerintah untuk TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). Menhan menyerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebanyak lima unit pesawat C-130 J-30 Super Hercules dan delapan unit helikopter H225M untuk TNI AU, dan empat helikopter A5 550 Fennec untuk TNI AD, dan delapan unit helikopter Panther AS565 MBE untuk TNI AL.

Kamis , 25 Jan 2024, 14:15 WIB

Permintaan Anies Agar Ahli Hukum Tata Negara Kaji Pernyataan Jokowi dan Opini Yusril

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra menganalisi soal presiden boleh berkampanye.

Kamis , 25 Jan 2024, 12:33 WIB

Analisis Yusril Soal Presiden Boleh Berkampanye, dari Pasal 280 Hingga Code of Conduct

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra ketika bertemu awak media di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2023).

Rabu , 24 Jan 2024, 20:27 WIB

Yusril: Jokowi tidak Salah Katakan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra

Jumat , 19 Jan 2024, 09:52 WIB

Yusril Kritisi Putusan MK Soal Ketentuan Tap MPR

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyampaikan paparan dalam diskusi OTW 2024 di Jakarta, Selasa (17/10/2023). Diskusi mengangkat tema Menakar Pilpres Pasca Putusan MK yang mengabulkan uji materi yang menyatakan batas minimal usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi maupin kabupaten/kota.

Senin , 15 Jan 2024, 17:43 WIB

Soal Wacana Pemakzulan Presiden Jokowi, Ini Pendapat Yusril Ihza Mahendra

Senin , 15 Jan 2024, 13:36 WIB

Jadi Saksi Meringankan Firli, Yusril: Pasal-Pasal yang Dituduhkan Sensitif

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. Penyidik Polri akan memeriksa Yusril Ihza Mahendra dalam kasus Firli Bahuri.

Senin , 15 Jan 2024, 08:10 WIB

Kasus Firli Bahuri, Penyidik Periksa Yusril Ihza Mahendra Hari Ini

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. Prof Romly menolak, Firli Bahuri ajukan Yusril Ihza Mahendra jadi saksi meringankan.

Jumat , 05 Jan 2024, 14:49 WIB

Prof Romli Menolak, Filri Bahuri Ajukan Yusril Jadi Saksi Meringankan

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan wewenang Bawaslu hanya sebatas memeriksa laporan yang dianggap melanggar pidana pemilu. (ilustrasi)

Jumat , 05 Jan 2024, 09:37 WIB

Yusril Nilai Putusan Bawaslu Jakarta Pusat Terhadap Gibran Melanggar Aturan, Ini Alasannya

Sabtu , 30 Dec 2023, 12:10 WIB

Yusril Sebut PBB Siap Tampung Kader PPP yang Membelot Dukung Prabowo-Gibran

Ketua Umum DPP PBB sekaligus pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.

Jumat , 29 Dec 2023, 15:42 WIB

Yusril Ihza Mahendra Optimistis PBB Lolos ke Senayan pada Pemilu 2024

Kamis , 28 Dec 2023, 19:00 WIB

Yusril: Putusan MK Nomor 90/2023 tidak Melanggar Norma Etik Hukum

Pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

TKN Prabowo-Gibran Ungkap Perlunya Bentuk Badan Pusat Legislasi Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, berkomitmen mendirikan Badan Pusat Legislasi Nasional demi penguatan sistem hukum di Tanah Air. Badan itu diharapkan dapat mengharmonisasikan peraturan dari pusat hingga daerah. Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, menekankan pentingnya lembaga yang fokus pada perundang-undangan untuk memastikan keberadaan regulasi yang efektif. Dia...

Rabu , 13 Dec 2023, 06:00 WIB