Senin 03 Feb 2020 23:17 WIB

Tantangan Bereskan BUMN: Waktu dan Kompleksnya Persoalan

Erick didorong melanjutkan pemilihan direksi yang bebas intervensi politik.

Rep: M Nursyamsi/ Red: Friska Yolanda
Meneg BUMN Erick Thohir (tengah) bersama Wakil Menteri Kartika Wirjoatmajo (kedua kanan) dan Dirut Jiwasraya Hexana Tri Sasongko (kiri) saat mengikuti rapat kerja Panja Jiwasraya bersama komisi VI di Gedung Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020). Pengamat BUMN dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menilai Menteri BUMN Erick Thohir cukup berhasil mengirimkan sinyal positif pada publik tentang optimismenya mereformasi BUMN
Foto: Antara/Muhammad Iqbal
Meneg BUMN Erick Thohir (tengah) bersama Wakil Menteri Kartika Wirjoatmajo (kedua kanan) dan Dirut Jiwasraya Hexana Tri Sasongko (kiri) saat mengikuti rapat kerja Panja Jiwasraya bersama komisi VI di Gedung Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020). Pengamat BUMN dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menilai Menteri BUMN Erick Thohir cukup berhasil mengirimkan sinyal positif pada publik tentang optimismenya mereformasi BUMN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat BUMN dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menilai Menteri BUMN Erick Thohir cukup berhasil mengirimkan sinyal positif pada publik tentang optimismenya mereformasi BUMN dengan upaya bersih-bersih dan keberaniannya melawan setiap intervensi politik. Bahkan, mantan pemilik Inter Milan itu mempertaruhkan jabatannya jika dianggap tidak amanah.

Namun dalam perjalanannya, kata Abra, ikhtiar Erick melepaskan BUMN dari jerat kekuatan politik tampaknya menghadapi ganjalan tembok besar yang akhirnya memaksa Erick harus realistis dan akomodatif dalam proses pemilihan direksi dan komisaris sebagian BUMN. Abra berharap Erick menghentikan sikap kompromisnya karena jabatannya saat ini menjadi pertaruhannya mengukir warisan untuk bangsa.

Baca Juga

Abra menilai arahan utama presiden kepada Erick tentang bersih-bersih BUMN sudah seharusnya diaktualisasikan berupa sikap independen dan profesionalisme dlm menyaring pejabat BUMN, merdeka dari infiltrasi politik mana pun.

"Arahan Presiden tersebut sudah lebih dari cukup menjadi jaminan bagi Erick untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan progresif yang konstitusional," ujar Abra kepada Republika.co.id.

Abra mendorong Erick konsisten dalam menjalani proses pemilihan komisaris dan direksi BUMN yang bebas intervensi politik, mencari sosok yang profesional sesuai kompetensi, pengalaman dan tentu rekam jejak yang baik seperti terbebas dari kasus hukum. Abra juga meminta proses fit dan proper test pejabat BUMN mesti dijalani secara transparan mungkin, termasuk dengan memberikan ruang uji publik atau masukan dari masyarakat.

"Selain itu, Menteri Erick harus membangun ekosistem kerja yang kondusif dan fair di BUMN," ucap Abra.

Abra mengemukakan ikhtiar bersih-bersih BUMN yang dilakukan Erick tentu bukan hanya soal merombak para pejabat BUMN, tetapi juga upaya membenahi dan menyembuhkan berbagai BUMN yang sedang mengidap penyakit dengan stadium keparahan masing-masing BUMN. Abra tak menampik persoalan yang melanda beberapa BUMN seperti Garuda, Jiwasraya, Asabri, memang bukan perkara mudah untuk disembuhkan dalam waktu singkat.

"Namun, Erick harus berani mengambil keputusan apapun untuk menyelesaikan ragam permasalahan BUMN yang berbasis kajian dan bebas dari konflik kepentingan. Dengan demikian, Erick mestinya jangan takut dan ragu sedikit pun meski berpotensi dihantam tekanan politik," kata Abra.

Abra menambahkan upaya penyehatan BUMN yang sedang sakit harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah baru misalnya menyeret BUMN lain yang sehat sehingga bisa terpapar virus yang sama di kemudian hari.

Abra berpandangan tantangan utama Erick adalah waktu dan skala masalah yang sangat banyak dan kompleks yang dihadapi ratusan BUMN hingga anak-cucu BUMN. Erick, lanjut Abra, akan kehabisan energi untuk menyelesaikan semua masalah itu sendiri, apalagi dilakukan secara sporadis.

"Untuk itu, Erick mesti membentuk tim khusus ibarat Kopassus yang sangat dipercaya dan mampu menyelami permasalahan BUMN tanpa membawa titipan politik," lanjut Abra.

Selain itu, kata Abra, tim khusus tersebut juga diharapkan dapat membantu Erick menyusun peta jalan dan strategi jangka menengah hingga jangka panjang dalam mentrasnformasikan BUMN sebagai kekuatan besar negara.

Abra menambahkan hal mendesak yang perlu dilakukan Erick ialah mendorong kembali penyusunan dan pembahasan naskah akademik dan revisi UU BUMN. Reformasi di tubuh BUMN memerlukan adanya perbaikan dari sisi kelembagaan. Pemerintah, kata Abra, bisa melakukan sejumlah opsi terkait hal ini. Abra mengambil contoh wacana transformasi Kementerian BUMN bisa dalam bentuk berubah menjadi lembaga baru yang mengawasi BUMN namun bersifat otonom langsung di bawah presiden, namun juga merepresentasikan aspirasi eksekutif dan legislatif.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement