REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VI DPR menerima penjelasan Menteri BUMN Erick Thohir terkait tambahan penyertaan modal negara (PMN) 2021 dan PMN untuk 2022. Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan Kementerian BUMN mengajukan tambahan PMN sebesar Rp 16,9 triliun untuk Hutama Karya dan Waskita Karya.
"Pak Menteri BUMN tadi sampaikan tambahan PMN yang didapat Hutama Karya sebesar Rp 9 triliun untuk dukungan pembangunan jalan tol Trans Sumatera, sedangkan Waskita mendapat Rp 7,9 triliun untuk penguatan permodalan dalam restrukturisasi dan digunakan untuk modal kerja serta investasi jalan tol," ujar Aria saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/8).
Selain PMN tambahan 2021, lanjut Aria, Komisi VI juga menerima penjelasan Erick soal PMN 2022 yang diberikan kepada Hutama Karya sebesar Rp 23 triliun untuk penyelesaian konstruksi delapan ruas jalan tol Trans Sumatera dengan target tambahan panjang 162 km; Waskita sebesar Rp 3 triliun untuk penyelesaian ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi; PLN sebesar Rp 5,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik desa; Perumnas sebesar Rp 1,57 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan untuk melanjutkan program pengadaan satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan Adhi Karya sebeser Rp 1,98 triliun untuk penyelesaian pembangunan jalan tol Solo-Jogja-Kulonprogo, dan Yogyakarta-Bawen, serta SPAM regional Karian-Serpong.
Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid mendukung PMN 2022 terutama untuk PLN dalam meningkatkan akselerasi program elektrifikasi. "Saya setuju untuk program penambahan elektrifikasi karena suplai listrik kita telah melebihi kapasitas," ucap Nusron.
Kendati begitu, Nusron tidak sepakat jika program kompor induksi menjadi satu paket dengan program elektrifikasi. Menurut Nusron, kehadiran program kompor induksi akan mematikan agen elpiji di seluruh Indonesia.
Nusron juga mempertanyakan belum disetujuinya PMN tambahan untuk KAI sebesar Rp 7 triliun. Nusron menilai KAI menjadi salah satu BUMN dengan dampak signifikan lantaran pandemi akibat kebijakan pembatasan kegiatan.
"Kemarin rencana KAI dapat tambahan Rp 7 triliun dengan asumsi Rp 4,3 triliun untuk KCIC dan 2,7 triliun untuk LRT. Kalau KAI dihapus ini akan berdampak masa depan KCIC yang sudah berdarah dan akan memperlambat implementasi operasional KCIC," kata Nusron.
