REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar mendukung adanya usulan pembentukan panitia khusus (pansus) Garuda Indonesia. Menurutnya hal tersebut perlu dilakukan agar langkah-langkah yang diambil ke depan dalam menyikapi ancaman pailit maskapai Garuda Indonesia tepat sasaran.
"Saya sangat setuju ya DPR untuk mengambil langkah-langkah cepat, efektif, dan tepat sasaran. Sasarannya adalah membersihkan Garuda, menyelamatkan Garuda, atau sekaligus mencari solusi," kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/11).
"Mekanisme di DPR sangat banyak, saya kira saya persilakan kepada para anggota untuk membuat langkah-langkah yang paling efektif. Bisa komisi VI, bisa pansus, bisa juga panja," imbuhnya.
Ia pun mempersilakan rekan-rekannya di DPR untuk membuat langkah-langkah efektif. Diharapkan aset-aset Garuda bisa segera terselamatkan. "Kita selamatkan yang pertama aset-asetnya dulu. Yang kedua follow up dari ancaman pailit, pailitnya sudah di depan mata," ujarnya.
Sebelumnya Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK, dalam interupsinya pada Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2021-2022 mengusulkan agar DPR membentuk panitia khusus (pansus) untuk menangani persoalan PT Garuda Indonesia yang kini terancam bangkrut akibat kerugian yang dialami Garuda Indonesia. Amin menilai Garuda Indonesia adalah bagian perjuangan penting dari kemerdekaan RI. Selain itu Garuda juga merupakan ekspresi nasionalisme rakyat yang saat itu rela menyumbangkan harta bendanya agar bangsa ini memiliki maskapai dan penerbangan sendiri.
"Saya Amin AK melalui forum ini mendesak agar DPR RI membentuk pansus untuk menangani kasus yang terjadi di PT Garuda Indonesia. Agar persoalan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip good corporate government terungkap secara terang benderang," kata Amin AK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/11).
Politikus PKS itu juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi secara menyeluruh. Dirinya juga meminta agar semua pelaku yang trbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum tanpa kecuali.
"Ini penting agar praktek-praktek moral hazard tidak terjadi di badan usaha milik negara," tegasnya.
