REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Tatak Ujiyati, menanggapi kritik pedas Ketua DPRD tentang kinerja TGUPP yang tidak ada dan hanya membuang anggaran DKI dengan gaji yang besar dan buat kacau pembangunan Jakarta. Menurut Tatak, jika hal itu pendapat dari Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi langsung, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan.
“Kalau itu pendapat boleh saja, sah saja. Dan soal pendapat kinerja (TGUPP) silakan saja. Tapi ini kembali lagi kepada pemimpin daerah,” kata Tatak ketika dikonfirmasi, Rabu (14/9/2022).
Ditanya pernyataan Prasetyo yang mengusulkan pembubaran TGUPP berbarengan dengan Anies, Tatak tak menampiknya. Menurutnya, jika gubernur-gubernur atau penjabat selanjutnya tidak memerlukan TGUPP, hal itu bisa diterima.
“Jadi hal itu menurut saya tidak perlu jadi polemik, karena kewenangan gubernur,” katanya.
Ditanya kinerja selama ini, Tatak menyebut sangat beragam. Pasalnya, semua hasil atau program yang berhasil dikerjakan Anies, katanya, tidak hanya program yang diselesaikan oleh individu, tetapi oleh banyak dinas, badan dan biro, serta TGUPP itu sendiri.
“Tim Gubernur ini kan memang dianggap membantu menyelesaikan tugas. Sehingga, jika melihat program Anies ter-deliver dengan baik, misal WTP DKI lima kali beruntun, kemudian JIS, itu juga dianggap kerja TGUPP,” katanya.
Lebih jauh, pernyataan Prasetyo yang membandingkan TGUPP zaman Jokowi dan Anies berbeda jauh, Tatak tak menggubrisnya. Kembali lagi, dia berkata jika itu pernyataan pribadi, maka hal itu bisa diterima.
Namun demikian, saat menjawab pernyataan yang menyebut TGUPP tidak bekerja optimal dan hanya menghabiskan anggaran APBD DKI yang besar, Tatak menolaknya. Menurut dia, setiap gubernur memang memiliki pandangan subjektif tersendiri, tetapi output dari program dipastikan berbeda.
“Bagi kita, agar lebih baik hasil dari program gubernur ter-deliver atau tidak,” jelas dia.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyoroti, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 16 Oktober mendatang. Karena itu, dia menjelaskan agar TGUPP DKI juga harus ikut hengkang dari ranah Pemprov DKI berbarengan dengan Anies.
Dia menuding, selama ada TGUPP di zaman Anies, pembangunan Jakarta semakin kacau. “TGUPP harus hilang, itu yang buat kacau pembangunan di Jakarta,” kata Prasetyo setelah melaksanakan rapat pimpinan gabungan pengusulan tiga nama Penjabat Gubernur pengganti Anies, Selasa (13/9/2022).
