REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid menilai, fasilitas dan kondisi peralatan yang ada di Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya masih jauh dari harapan, sehingga diharapkan alat-alat dan sistem yang ada dapat diperbaharui lebih canggih agar dapat melayani dan menolong masyarakat jauh lebih baik lagi.
"Kalau melihat kondisinya dari sisi peralatan yang ada saja baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya sebetulnya belum sesuai dengan harapan, kita inginkan kita berharap, Ke depan karena ini adalah bagian dari keselamatan jiwa rakyat kita, maka itu harus dipersiapkan sebaik-baiknya, kalau perlu yang sangat canggih sehingga setiap ada bencana yang turun, maka pergerakan tim ini benar-benar cepat terukur dan bisa dilakukan dalam kondisi apapun," katanya usai mengunjungi Kantor Basarnas Surabaya, Jawa Timur, Senin (24/10/2022), dalam siaran persnya.
Anwar Hafid juga menambahkan, bahwa seharusnya pemerintah juga dapat betul-betul menyiapkan Basarnas menjadi badan yang dapat melaksanakan misinya dalam memberikan pertolongan pertama bagi masyarakat saat bencana alam dan lain sebagainya.
"Saya kira Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk lebih menyiapkan secara maksimal segala peralatan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Basarnas tersebut," ungkapnya.
Selain itu, Anwar juga menanggapi mandeknya pembangunan pelabuhan Tanjung Bulupandan di Bangkalan, padahal Proyeksi pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Bulupandan di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan telah menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Presiden Joko Widodo dalam upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi, seperti yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi.
Anwar mengatakan, Perpres diatas menurutnya adalah bagian dari upaya Pemerintah dalam melihat kebutuhan dan solusi atas masalah yang ada sebelumnya. Anwar juga beranggapan bahwa pembangunan pelabuhan Tanjung Bulupandan perlu dilakukan analisa yang sangat kompleks agar pelabuhan ini dapat berfungsi maksimal.
"Apakah dengan adanya Pelabuhan Tanjung Bulupandan ini sudah dihitung sedemikian rupa akses untuk menuju pelabuhan itu, kemudian keterkaitannya dengan Pelabuhan Tanjung Perak, jadi perlu analisa yang sangat kompleks, sehingga ini bisa Pelabuhan ini tidak menjadi mangkrak ke depan kalau misalnya jadi mengeluarkan uang yang besar namun tidak fungsional, itu yang kita harapkan, tapi sesungguhnya kalau dalam rangka menunjang program tol laut ini sangat-sangat dibutuhkan," katanya.
Secara anggaran, pembangunan pelabuhan tanjung bulupandan kurang lebih dianggarkan sebesar 20 Triliun rupiah. Menurut Anwar, secara anggaran persoalan yang harus diperhatikan adalah perencanaan yang harus komprehensif. Dimulai dari akses masuk atau aksesibilitas, lalu visibilitas pelabuhan, sehingga betul-betul dinyatakan pelabuhan itu nantinya fungsional.
Terlebih, Anwar mengingatkan agar dalam rencana pembangunan infrastruktur tidak menyesuaikan anggaran dengan fungsinya, melainkan fungsi yang menyesuaikan anggarannya.
"Soal anggaran, Saya kira urusan kedua, istilahnya Anggaran kan mengikuti fungsi itu yang paling penting, jangan fungsi nanti mengikuti anggaran tapi anggaran yang harus mengikuti fungsionalnya kegiatan itu, apakah benar-benar bisa meningkatkan pertama tentu pendapatan negara, yang kedua meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di sekitar itu, kemudian yang ketiga bisa menjadikan sebagai pusat pertumbuhan baru ekonomi yang ada di Indonesia ini," ujarnya.
