Perdamaian Palestina, Normatif dan Minim Realisasi?
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan lebih berani bersikap guna membuka blokade Israel. Demikian pernyataan ketua Presidium Medical Emergency Resque Commitee (Mer-C), Sarbini Abdul Murad dalam diskusi yang digelar Forum Umat Islam (FUI) di Intiland Tower, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat (Kamis, 24/6).
Sarbini menilai untuk mencabut blokade di jalur Gaza diperlukan upaya maksimal dari Presiden SBY guna mendorong negara-negara Arab lainnya dalam menciptakan perdamaian di tanah Palestina. Ia menyayangkan minimnya progress terkait langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam peran serta membantu masyarakat Palestina.
Ia menambahkan selama ini banyak pembicaraan tentang perdamaian di Palestina, namun hanya bersifat normatif belaka dan minim realisasi. Karena itu, ia mengharapkan SBY harus berani adakan pembicaraan dengan negara Arab lain juga dengan Israel.
Dalam kesempatan itu pula, ia mengkritik kebijakan kementerian Luar Negeri yang dinilai tidak optimal mengusahakan pemberian bantuan ke Gaza melalui Mesir. Menurutnya, Mesir memiliki ikatan historis yang sangat kuat dengan Indonesia. Karena itu, Mesir dinilai bisa memberi akses yang cukup.
Sementara itu, wartawan ANTV, Hanibal Wijayanta menilai seharusnya pemerintah mampu memberikan tekanan kepada Israel untuk membuka blokade Gaza. Ia mengatakan, satu-satunya jalan untuk menggapai hal itu adalah melakukan pendekatan secara intensif kepada Mesir.
Dikesempatan yang sama, Nur Fitri Taher, salah satu relawan kemanusiaan kapal Mavi Marmara yang diserang Israel beberapa waktu lalu, mengatakan optimis blokade bisa dibuka. Ia bersama relawan-relawan dari berbagai negara terus berupaya masuk ke Gaza.
StockFootage by YouTube
Ikuti Whatsapp Channel Republika