FPKS: Pansus Asap tidak Bermaksud Jatuhkan Pemerintahan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menegaskan, tujuan pembentukan Panitia Khusus Bencana Asap bukan ingin menjatuhkan pemerintahan. Dibuatnya Pansus Asap, tegasnya, lebih kepada ingin mencari akar permasalahan agar ditangani secara intensif.

"Fraksi PKS menginisiasi pembentukan Pansus Asap, ini belum tentu mau menjatuhkan pemerintahan namun ingin mencari akar permasalahan secara intensif agar tidak terulang," katanya di Gedung Nusantara III DPR Jakarta, Rabu (28/10).

Dia menilai penanganan bencana asap yang dilakukan pemerintah tidak lengkap sehingga DPR akan mendukung dengan mendorong penegakan hukum. Selain itu menurut dia, Pansus Asap akan mengundang kepala daerah yang di wilayahnya memiliki ijin kewenangan pengelolaan hutan dan lahan.

"Tujuannya bukan untuk 'mengobok-obok namun agar ke depan tidak terjadi lagi," ujarnya.

Menurut dia, kinerja pemerintah jangan terganggu dengan adanya pansus tersebut, misalnya evakuasi korban, memadamkan api, dan menyiapkan sanksi oleh penegak hukum. Jazuli menegaskan jumlah minimal pembentukan Pansus Asap itu sudah mencukupi, antara lain PKS, Gerindra, PPP, Golkar, Demokrat, dan PAN.

"Dalam waktu yang sama, Komisi IV membuat Pansus, nanti di ujung PKS akan komunikasi dengan Komisi IV. Bisa saja kami limpahkan ke Komisi IV untuk tanda tangan karena sudah mewakili fraksi-fraksi," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengatakan delapan fraksi telah mengambil keputusan untuk membentuk panitia khusus terkait bencana asap yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. "Delapan fraksi sudah setuju, tinggal Nasdem dan Hanura yang masih belum mengambil keputusan," kata Edhy di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (27/10).

Ikuti Whatsapp Channel Republika