DPR: Pemalsuan Kartu BPJS Kesehatan tak Bisa Ditoleransi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan dan instansi terkait diminta lebih fokus bekerja mengurus kesehatan masyarakat. Setelah beredarnya vaksin palsu, kini muncul kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan palsu.
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, apa pun alasannya, pemalsuan-pemalsuan tersebut terjadi karena ada sesuatu yang salah. Soal BPJS Kesehatan, Saleh menduga kemungkinan terjadi karena ada warga yang merasa berhak, tetapi tidak tercatat sebagai penerima.
"Ada oknum yang menawarkan, lalu disambut oleh warga. Bisa jadi, bermula dari proses pendataan kepesertaan penerima BPJS Kesehatan," ujarnya, Selasa (26/7).
Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menilai tindakan pemalsuan seperti itu tidak dapat ditoleransi. Perlu upaya dan kerja keras pemerintah untuk menghentikannya. "Keberhasilan kebijakan program bantuan sosial mesti harus didasarkan pada basis data yang benar," kata dia.
Sebuah rumah sakit di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menemukan kartu BPJS palsu dari seorang calon pasien. Kartu BPJS palsu itu ditemukan dari seorang warga yang hendak berobat di Rumah Sakit Cibabat, Cimahi.
Sekilas, kartu BPJS Kesehatan yang palsu dan asli terlihat sama. Namun jika diperhatikan seksama, kartu BPJS Kesehatan yang asli memiliki tulisan e-ID di bagian atas pojok kiri. Masyarakat bisa mengecek kartu BPJS Kesehatan-nya di kantor layanan operasional kabupaten (KLOK) jika ingin memastikan apakah kartu yang dimilikinya itu asli atau palsu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika