'Apa Pun Fatwa MA, Itulah yang Dijalankan Pemerintah'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Adanya kepala daerah yang tersangkut kasus hukum menimbulkan multitafsir di mata publik. Terkait hal itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan hal apa yang telah ia bicarakan bersama presiden Joko Widodo.

Menurut dia, Jokowi dalam hal tersebut akan bersifat netral. Dan presiden telah meminta menteri dalam negeri untuk meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Pemerintah akan menjalankan apa yang menjadi fatwa dari MA.

Video Editor:
Fian Firatmaja

Ikuti Whatsapp Channel Republika