DPR: Penyerapan Dana KUR Petani dan Nelayan Baru 20 Persen
dpr
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.
Rep: Riga Nurul Iman Red: Gita Amanda
REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong agar para petani dan nelayan bisa mengakses fasilitas kredit usaha rakyat (KUR). Sebab, saat ini secara nasional penyerapan KUR untuk petani dan nelayan baru sekitar 20 persen.
"Pemerintah punya program KUR, di mana salah satunya diperuntukkan untuk petani dan nelayan," ujar anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan kepada wartawan di Hotel Horison, Kota Sukabumi, Senin (6/11). Hal ini disampaikan disela-sela seminar sosialisasi KUR untuk petani dan nelayan di Kabupaten/Kota Sukabumi.
Fasilitas KUR ini terang Heri, bisa diakses oleh petani di Sukabumi. Oleh karena itu, lanjut dia, sosialisasi KUR ini dengan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kalangan perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, Mandiri, BNI termasuk BJB.
Dalam kesempatan tersebut Heri meminta adanya keberpihakan kalangan perbankan kepada petani dan nelayan. Terlebih, lanjut dia, mayoritas mata pencaharian masyarakat di Sukabumi adalah bertani. Namun kata dia saat ini keberadaan petani semakin termarginalkan.
Oleh karena itu Heri mengatakan, dengan adanya sosialisasi tersebut dapat membuka pengetahuan petani dan nelayan agar mampu memanfaatkan fasilitas KUR yang menjadi program andalan pemerintah. "Sampai hari ini fasilitas total KUR Rp 110 triliun dan baru terserap sekitar 60 persen," terang dia.
Data tersebut ungkap Heri menunjukkan masih banyak yang belum tersalurkan. Padahal lanjut dia saat ini sudah masuk Nopember dan tersisa tinggal satu bulan lagi hingga akhir 2017.
DPR tutur Heri mendorong fasiltas KUR pada tahun ini bisa terserap secara maksimal. Pasalnya terang dia nilai KUR sebesar Rp 110 triliun menggunakan dana talangan bunga yang sifatnya subdisi dari pemerintah. Sehingga menurutnya sangat disayangkan bila nantinya tidak terserap.
Ditambahkan Heri, secara nasional penyerapan dan KUR untuk petani dan nelayan baru mencapai sekitar 20 persen. Targetnya, kata dia, penyerapan KUR bagi petani dan nelayan meningkat lagi pada tahun ini.
"Kendala yang dihadapi petani dan nelayan untuk akses KUR terutama masalah komunikasi," cetus Heri. Hal ini terang dia disebabkan banyak petani yang malu-malu ketika berhadapan dengan kalangan perbankan.
Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anto Prabowo mengatakan, lembaganya berupaya memfasilitasi industri keuangan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. "Salah satunya dengan mempertemukan petani dan nelayan dengan industri perbankan," imbuh dia kepada wartawan di Sukabumi.
Menurut Anto, para petani dan nelayan diharapkan mengetahui adanya fasilitas KUR yang ditawarkan perbankan seperti dari BRI, Mandiri, BNI dan BJB. Selain itu lanjut dia mereka mengetahui fasilitas KUR tanpa jaminan maupun yang disyaratkan jaminan serta persyaratan lainnya.
Intinya, lanjut Anto, fungsi OJK untuk memfasilitasi kebutuhan petani dan nelayan dengan pembiayaannya. Di sisi lain ia menambahkan, pada 2017 ini pemerintah menetapkan aturan bahwa sekitar 15 persen dari total kredit termasuk KUR dapat disalurkan kepada kalangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Anto menerangkan, pada 2018 persentase penyaluran kredit untuk UMKM termasuk didalamnya pertanian dan perkebunan naik menjadi 20 persen. Peningkatan besaran alokasi dana kredit ini kata dia tidak hanya menuntut kesiapan perbankan melainkan masyarakat.
Dalam artian terang dia jika masyarakat menerima kredit maka harus mengangsur atau membayar angsuran dengan baik. Namun kata dia besaran kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) pelaku UMKM masih di bawah rata-rata industri.
Ikuti Whatsapp Channel RepublikaBACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler