Komisi I DPR akan Evaluasi Kebijakan Bebas Visa

Dok Humas DPR RI
Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.
Rep: Eko Supriyadi Red: Gita Amanda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Abdul Kharis Almasyhari menilai, kebijakan bebas visa oleh pemerintah Indonesia harus dievaluasi. Menurut dia, bebas visa selama ini tidak memberikan keuntungan bagi negara.

''Tidak ada penambahan untuk PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), dan juga tidak ada prinsip resiprokal dari beberapa negara,'' kata Abdul Kharis, dalam keterangan persnya, Senin (27/11) lalu.

Oleh karena itu, Komisi I akan membahas kebijakan bebas visa ini dengan Menteri Luar Negeri. Negara-negara yang perlu dievaluasi adalah mereka yang wisatawannya kerap menimbulkan masalah seperti kriminal, penyelundupan narkoba maupun terkait tenaga kerja ilegal.

''Kalau tidak menguntungkan, mungkin negara yang diberikan bebas visa dapat dicabut fasilitasnya dan dipindahkan kepada negara lain, yang mungkin memiliki potensi positif bagi Indonesia, jika tidak ada ya lebih baik sedikit tetapi dapat lebih dimaksimalkan,'' ujar dia.


BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Berita Terpopuler

Acara Nobar Timnas U-23 Marak di Seantero Indonesia, MNC Terbitkan Surat Edaran Pelarangan

Brigadir RAT Disebut Bunuh Diri, Ini Motifnya Menurut Kapolres Metro Jaksel

Ini Alibi Penghuni Rumah Saat Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri di dalam Mobil

Puluhan Rumah Rusak Akibat Gempa Garut, Beberapa Orang Alami Luka-Luka

Menko Airlangga Ditunjuk Jadi Ketua Tim Nasional OECD

Kejagung Benarkan Tersangka Korupsi Timah Inisial HL dan FL adalah Pendiri Sriwijaya Air

Gempa Garut Terasa Kuat di Kota Bandung, Warga Berhamburan Keluar Rumah

Lewat Aturan, Israel Kini Racuni Air Minum Warga Palestina

Israel: Jika Kesepakatan Soal Sandera dengan Hamas Tercapai, Serangan ke Rafah Dibatalkan

Fisip UMJ Gandeng Universitas Inha Korsel Kembangkan Kajian Tata Kelola Pemerintahan