DPR akan Kawal Serbuan TKA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima aduan terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal khususnya dari Cina di berbagai daerah. Aduan diterima dari masyarakat melalui Ratna Sarumpaet Crisis Center. Menanggapi hal ini, Fadli berkomitmen mempelajari dan mengawal aspirasi itu.

“Saya terima dan akan saya pelajari masukan mereka sebagai aspirasi, termasuk untuk mempertajam usulan dibentuknya Pansus (Panitia Khusus) TKA,” ujar Fadli, saat berdialog dengan Ratna Sarumpaet yang juga dikenal sebagai aktivis dan aktris di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/5).

Di sela-sela diskusi, Fadli mengatakan isu TKA bukanlah isu politis semata. Ia juga meminta seluruh komponen masyarakat ikut aktif mengawali serbuan TKA ilegal yang diduga telah membanjiri lapangan kerja dalam negeri.

Ia juga mengimbau masyarakat turut melaporkan jika menemukan hal serupa kepada para wakil rakyatnya. Sebelumnya, Ratna menyampaikan laporan serbuan TKA ilegal dalam jumlah besar di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah. 

Berdasarkan pengamatan lapangan dari warga sekitar, Ratna mengatakan, setiap hari banyak TKA yang berdatangan dan telah membuat resah masyarakat setempat. Tak hanya itu, sebelumnya Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida pun menemukan ada ketidaksesuaian data TKA antara yang dimiliki pemerintah dan temuan di lapangan.

Ratna mengatakan, TKA tersebut bekerja di sejumlah proyek investasi yang memang berasal dari negaranya. Karenanya, masyarkat berharap pemerintah bersikap tegas untuk segera memulangkan para TKA unskilled.

“Paling tidak pemerintah memerintahkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Tim Pora untuk melakukan pengawasan ekstra dan segera memulangkan TKA yang bermasalah. Sekarang perhatian kita semua tersedot oleh kasus terorisme, sementara diam-diam TKA berdatangan ke berbagai wilayah,” ujar Ratna.

Ikuti Whatsapp Channel Republika