Komisi VI akan Evaluasi Kebijakan Impor Beras
Sulsel sebagai lumbung pangan dapat menggambarkan kondisi beras nasional.
REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Komisi VI DPR RI yang membidangi ruang lingkup industri, investasi, dan persaingan usaha akan mengevaluasi kebijakan impor beras yang diambil Kementerian Perdagangan.
"Kita akan evaluasi kebijakan Kementerian Perdagangan yang melakukan impor beras tambahan 500 ribu ton tahun ini," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Asman Natawijaya setelah melakukan peninjauan harga dan stok kebutuhan bahan pokok di Pasar Terong, Kota Makassar, Jumat (25/5).
Azam mengatakan, dalam waktu dekat akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Perum Bulog terkait evaluasi ini. Menurut Azam, Sulsel sebagai daerah lumbung pangan dapat menjadi gambaran kondisi penyediaan beras secara nasional.
Berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan tim Komisi VI DPR RI ke Pasar Terong, salah satu pasar terbesar di Kota Makassar, dia menemukan harga beras relatif lebih murah dibandingkan daerah lain yang tidak mengalami surplus. "Sulsel surplus dan bisa menjadi penyedia beras bagi daerah lain," ujarnya.
Azam juga menemukan di wilayah ini, masyarakat lebih memilih membeli beras premium dibandingkan beras Bulog, meskipun harganya lebih mahal. "Ini juga menjadi masukan bagi Bulog agar juga memperhatikan kualitas berasnya," kata Azam.
Dalam peninjauan ini, Komisi VI DPR RI didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Sulsel Tautoto Tanaranggina, Kepala Dinas Perdagangan Sulsel Hadi Basalamah, Kepala Divre Bulog Sulselbar Din Syamsuddin, dan beberapa perwakilan tim Satgas Pangan Sulsel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika