Dokter Corona: RS Muhammadiyah Siasati Kelangkaan APD
Muhammadiyah mendorong pemerintah selalu menjalankan asas keterbukaan.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center, Dokter Corona Rintawan menyampaikan, sesuai dengan kemampuan masing-masing yang bervariasi, Muhammadiyah mempersiapkan seluruh Rumah Sakit (RS) dan Klinik untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan mendapatkan pasien terindikasi virus corona atau Covid-19. Peran wajibnya adalah menerapkan prosedur bagi RS dan Klinik untuk mencegah penyebaran Covid-19 pada instalasi internal.
"Sementara itu untuk kemampuan penanganan kuratif di RS Muhammadiyah dan RS Aisyiyah bervariasi, pada prinsipnya RS Muhammadiyah dan Aisyiyah akan membantu seoptimal mungkin RS pemerintah yang telah ditunjuk sebagai RS rujukan utama," kata Dokter Corona kepada Republika di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Selasa (10/3).
Ia menyampaikan, sebanyak 20 RS Muhammadiyah dan Aisyiyah yang telah ditunjuk akan menyiapkan sarana dan fasilitas dalam menyelenggarakan tata laksana awal bila ada pasien yang gejala sakitnya mirip Covid-19. Kemudian merujuknya ke RS pemerintah yang telah ditunjuk sebagai rujukan utama.
Tapi ada tantangan dalam menjalankan fungsi ini, sebagaimana RS umumnya pada kondisi sekarang RS Muhammadiyah masih terkendala perangkat Alat Pengaman Diri (APD). APD saat ini sangat sulit dicari produknya. "Oleh karena itu kami menyiapkan berbagai alternatif cara untuk mengatasi hal tersebut," ujarnya.
Dokter Corona menyampaikan, untuk mempersiapkan segala hal yang mungkin terjadi seperti kemungkinan terjadinya eskalasi kasus. Maka Muhammadiyah mendorong pemerintah selalu menjalankan asas keterbukaan dan melibatkan serta mendukung peran serta seluruh elemen bangsa dalam respon Covid-19.
Menurutnya, RS swasta dan elemen masyarakat lain perlu dilibatkan secara maksimal dalam penanganan ini. RS Muhammadiyah siap berkoordinasi dengan pemerintah untuk berkontribusi maksimal dalam penanganan isu Covid-19.
"Namun beberapa keterbatasan seperti keterbatasan APD yang juga dialami oleh seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia, kiranya pemerintah dapat melakukan upaya intervensi atas permasalahan ini," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika