Jawa Tengah Data Kebutuhan APD yang Mulai Sulit Didapat
Gubernur Jawa Tengah telah berdiskusi dengan DPRD terkait anggaran pengadaan APD.
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Jawa Tengah terus mendata berbagai peralatan kesehatan yang semakin berkurang dan sulit didapatkan saat dibutuhkan. Hal ini dilakukan guna memastikan dukungan ketersediaan peralatan guna menangani penyebaran Covid-19 di daerahnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkapkan, dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19, di unit-unit kesehatan sekarang ini tengah dilakukan pendataan peralatan yang semakin sulit didapatkan. Seperti Alat Pelindung Diri (APD), masker kesehatan, alkohol maupun hand sanitizer dan lainnya.
"Kita sudah berkoordinasi dengan Pusat agar semuanya juga bisa terpenuhi," ungkapnya, di Semarang, Ahad (15/3).
Ganjar juga mengaku sudah bertemu DPRD Provinsi Jawa Tengah membicarakan skenario-skenario penganggarannya. Termasuk persiapan untuk perubahan anggaran atau bahkan mendahului anggaran.
"Sehingga untuk kegawatdaruratan penanganan penyebaran Covid-19 atau virus corona di Jawa Tengah ini, sudah kita siapkan sampai ke sana," ungkap gubernur.
Sedangkan di sisi dunia usaha, lanjutnya, pada Senin sudah bisa teridentifikasi mana saja yang sudah terganggu pasokannya, apakah itu bahan bakunya akibat dampak penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah ini. Beberapa perusahaan diakui gubernur juga sudah ada yang menyampaikan kemungkinan bisa mengajukan rescheduling pembayaran utang, termasuk keinginan dari perhotelan yang mengusulkan penundaan prmbayaran listrik untuk tiga bulan.
Semua ini beberapa hal yang mengemuka dalam pembahasan Forkopimda Jawa Tengah pada Sabtu (14/3) malam. "Semua itu akan kita putuskan dalam pertemuan Senin (16/3) besok," ujarnya.
Terkait ketersediaan APD, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Jawa Tengah, Yulianto Prabowo menyampaikan, penambahan penting ketersediaannya cukup penting. Hal ini dipertimbangkan dengan perkembangan penyebaran Covid-19 yang semakin bertambah di Tanah Air. Belum lagi tenaga medis yang menangani pasien dalam pengawasan (PDP) saja membutuhkan setidaknya 20 pakaian hazmat sebagai pelindung diri.
Kebutuhan itu dihitung selama 14 hari masa karantina karena pakaian tersebut hanya untuk sekali pakai. Sementara ketersediaan hazmat di sejumlah rumah sakit rujukan bervariasi jumlahnya.