Proaktif Tes Jabar Periksa 230 Orang, 1 Positif Corona
Emil meminta semua orang harus waspada dan tak selalu saat bergejala baru diperiksa.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jabar, Ridwan Kamil melaporkan bahwa Pemprov telah melakukan tes proaktif ke 230 orang sampel. Hasilnya, satu di antaranya positif COVID-19 meski tidak menunjukkan gejala terjangkit virus SARS-CoV-2 itu.
“Kami sampaikan tes proaktif dari 230 (orang), satu positif dan sekarang dirawat di RSHS. Padahal orang tersebut terlihat sehat dan tidak bergejala,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Rabu (18/3)
Menurut Emil, hal ini menandakan semua harus waspadai dan tidak menunggu mereka bergejala baru mereka diperiksa. "Alhamdulillah keputusan tes proaktif diapresiasi menteri,” katanya.
Dalam upaya pencegahan COVID-19 di Jabar, JCC merupakan markas Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat (PIKOBAR). Warga bisa mengakses informasi berkaitan dengan COVID-19 hingga peta persebarannya melalui situs web pikobar.jabar.go.id.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengunjungi
Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar), Rabu petang (18/3). Menurut Tito, ia datang ke Jabar, karena daerahnya dekat dengan Jakarta.
"Tanpa bermaksud mengecilkan dan menggampangkan tapi menurut para ahli Covid-19 adalah virus memiliki karakter cepat penyebaran cepat tapi fasilitas rendah. Kami gak anggap remeh. Kan kita ketahui Covid sudah masuk Indonesia termasuk Jabar," ujar Tito kepada wartawan saat Konferensi Pers.
Tito mengatakan, pemerintah harus terus mengedukasi masyarakat untuk memperkuat daya tahan tubuh. Karena, virus bisa dimitigasi dan dinetralisir dengan kekebalan tubuh. "Perlu diwaspadai yang beresiko daya tahan rendah lansia dan kurang berolahraga," katanya.
Menurut Tito, semua harus mencegah penyebaran dengan mengedukasi publik, supaya memperkuat daya tahan tubuh, melaksanakan kebersihan lingkungan, sosial distancing, dan mencegah kerumunan.
Kemudian, kata dia, mulai melakukan work from home (WFH) seperti ASN, ada petunjuk dari Kemen PAN dan Kemendagri. Asal, pelayanan publik jangan ditinggalkan. Kemudian kebijakan lain yang mengangkut kerumunan sistem transportasi, bisa menjadi tempat penularan juga harus dibuat kebijakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika