Sejumlah Destinasi Wisata Jabar Tutup Akibat Corona
Industri pariwisata di Jawa Barat optimistis akan membaik setelah corona.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sejumlah destinasi pariwisata di berbagai daerah memutuskan untuk menutup kunjungan untuk sementara berkaitan dengan upaya pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19). Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat, Dedi Taufik kebijakan ini harus dihargai dan diterima dengan bijak, termasuk oleh masyarakat dengan cara membatasi pergerakan ke tempat yang mengundang massa di tengah wabah.
"Penutupan ini merupakan dukungan para pelaku usaha di sektor pariwisata kepada pemerintah yang sedang menanggulangi wabah virus corona. Yakni dengan Social Distancing," ujar Dedi kepada wartawan, Jumat (20/3).
Dedi mengatakan, sejumlah pemerintah daerah sebelumnya sudah mengeluarkan surat edaran menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berkaitan dengan penutupan sementara destinasi pariwisata.
“Sudah ada destinasi yang ditutup di berbagai daerah. Di antarnaya di Pangandaran, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Subang, Garut dan Cirebon,” kata Dedi.
Dedi meminta masyarakat mengerti dengan kebijakan ini. Menurutnya, industri pariwisata yang baik adalah yang mengutamakan keselamatan manusia. Ia sendiri optimistis bahwa industri pariwisata di Jawa Barat akan berjalan dengan baik setelah wabah selesai.
“Ini adalah tanggung jawab kita semua. Tapi, kami yakin bahwa pariwisata Jawa Barat akan menuju pemulihan. Masyarakat diimbau untuk tinggal di rumah menjaga kesehatan dan menunggu keputusan pemerintah, agar nanti bisa berwisata di kembali setelah wabah selesai,” paparnya.
Sementara itu, Gubenrur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku mengerti kesulitan yang dialami para pelaku usaha di sektor destinasi wisata, termasuk hotel dan restoran. Untuk itu, ia akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah tersmasuk mengusulkan kepada pemerintah pusat terkait kebijakan fiskal dengan mengurangi pajak.
“Kita sudah lakukan rakor dengan BI (Bank Indonesia). Kebijakan fiskal akan dilakukan dengan kepala daerah mengurangi pajak hotel dan restoran. Saat ini, mereka mengalami kekurangan kunjungan, tidak ada orang yang menginap, tidak ada yang ke restoran, bayar karyawan kesulitan. kita sangat paham,” paparnya.
Kebijakan fiskal, kata dia, pengurangan pajaknya berjenjang ada macam-macam termasuk pajak yang dikelola pemerintah pusat. "Pph ppn itu nanti akan kita usulkan,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika