DPR Mestinya Memahami Prioritas Rapid Test Corona

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Sapto Andika Candra

Guna mencegah penyebaran virus Covid-19 atau corona, DPR akan menggelar tes bagi para legislator. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menjelaskan bahwa alat tes yang digunakan merupakan hasil donasi dari para anggota dewan.

"Ini dari dewan, nanti kalau mereka negatif akan disuntik antiflu. Nah itu fasilitas asuransi Jasindo," ujar Indra kepada wartawan, Senin (23/3).

Akan ada sebanyak 20 ribu alat yang akan digunakan untuk mengetes anggota dewan, keluarga, beserta sopir atau asisten rumah tangga (ART) yang bekerja dengan anggota dewan. Tes rencananya akan dilakukan mulai Kamis (26/3) atau Jumat (27/3).

"Tenaga kami sementara empat dokter dan empat paramedis. Kami lagi minta bantuan juga," ujar Indra.

Rencana rapid test corona untuk anggota DPR dan keluarganya ini sontak menuai protes dari publik khususnya warganet. DPR pun ternyata tak kompak, setelah kemudian beberapa fraksi yakni, PKS, PAN, Demokrat menyatakan penolakan digelarnya rapid test.

Fraksi Partai Demokrat di DPR dengan tegas menolak rapid test virus Covid-19 atau corona, yang ditujukan pada semua anggota dewan dan keluarganya. Menurut Demokrat, tenaga medis dan masyarakat terlebih dahulu yang diutamakan dalam tes tersebut.

"Menurut pandangan kami, tes Covid-19 untuk anggota DPR saat ini sangatlah tidak tepat. Kami tidak mau melukai hati rakyat Indonesia," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Agung Budi Santoso lewat keterangan tertulisnya, Selasa (24/3).

Tes juga seharusnya diprioritaskan kepada tenaga medis. Merekalah yang berjibaku di garda terdepan untuk merawat dan menyembuhkan pasien yang terinfeksi virus corona.

"Masyarakat, tenaga medis dan TNI/Polri-lah yang harus kita prioritaskan dahulu untuk tes Covid-19. Tidak ada yang istimewa saat ini, semua harus bersatu untuk melawan wabah penyakit ini," ucapnya.

Ketua BURT DPR ini juga meminta agar anggota dewan dan keluarga yang merasakan adanya gejala-gejala virus corona, bisa segera mungkin berkonsultasi pada dokter. Tetapi, dengan menggunakan biaya sendiri.

"Jika merasakan gejala langsung segera mengikuti test Covid 19 di rumah sakit terdekat atau rujukan dan mari kita berdoa bersama," ujar Agung.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menanggapi kontroversi rencana pelaksanaan rapid test atau tes cepat Covid-19 bagi anggota DPR dan keluarganya. Presiden menegaskan bahwa kit rapid test Covid-19 diprioritaskan untuk dua kelompok.

Kelompok prioritas pertama adalah tenaga medis, baik dokter atau perawat, dan juga keluarga mereka. Tenaga medis memang memiliki risiko terpapar infeksi virus corona yang cukup tinggi, mengingat mereka bekerja di garda terdepan untuk menangani pasien positif Covid-19.

"Yang diprioritaskan adalah dokter dan tenaga medis serta keluarganya terlebih dulu. Dan juga para ODP (orang dalam pemantauan) dan PDP (pasien dalam pengawasan) serta keluarganya, ini yang harus didahulukan," jelas Presiden dalam keterangannya, Selasa (24/3).

Penjelasan Jokowi sejalan dengan pernyataan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto. Yuri menyampaikan bahwa dua kelompok tadi, tenaga medis dan orang yang pernah kontak dengan pasien positif Covid-19, adalah sasaran prioritas dari rapid test.

Otoritas kesehatan, ujarnya, akan melakukan penjejakan kontak (contact tracing) terhadap pasien positif Covid-19. Pasien tersebut akan diminta menjelaskan riwayat perjalanan selama 14 hari ke belakang, termasuk lokasi yang pernah dikunjungi dan pihak-pihak yang sempat ditemui.

Selanjutnya, Dinas Kesehatan setempat akan menghubungi siapapun orang yang pernah melakukan kontak dengan pasien positif Covid-19 untuk kemudian dilakukan rapid test.

"Prioritas selanjutnya, kami lakukan pemeriksaan kepada semua tenaga kesehatan yang terkait dengan layanan terhadap pasien covid-19. Ini harus diperiksa termasuk front office RS. Kita tahu mereka kelompok sensitif untuk rentan terinfeksi covid-19," jelasnya.

Meski rencana rapid test corona semua anggota DPR dan keluarga menuai kecaman di masyarakat. Namun, anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai ada kesalahpahaman informasi yang diterima masyarakat.

"Rapid test Covid-19 bagi anggota DPR dan keluarganya dilakukan dengan cara yang tidak menempatkan mereka sebagai warga masyarakat istimewa," ujar Arsul kepada wartawan, Selasa (24/3).

Ia menjelaskan, alat tes yang digunakan nantinya berdasarkan hasil iuran dari para anggota DPR. Bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"DPR membeli dari iuran sebagian anggotanya 40 ribu rapit test kit dari China. Yang 25-30 ribuan alat tesnya akan disumbangkan kepada berbagai pihak seperti RS, Pemda," ujar Arsul.

Rapid test kepada anggota DPR juga diprioritaskan bagi yang kurang sehat. Lalu, bagi yang merasa ada gejala yang tidak biasa papda tubuhnya.

"Nah tapi karena yang disampaikan oleh Sekjen (DPR) enggak begitu, maka jadi ramai. Karena itu Kesekjenan DPR harus menjelaskan," ujar Wakil Ketua MPR itu.

Kesekjenan DPR diminta melakukan koreksi atas sejumlah pernyataan yang menimbulkan protes di masyarakat. Pihaknya menegaskan, semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk rapid test ini.

"Bahwa anggota DPR dan semua yang ada di DPR termsuk rekan-rekan media, pedagang di pujasera DPR diberi kesempatan yang sama untuk tes," ujar Arsul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika