IDI Minta Pemerintah Tegas Larang Masyarakat Mudik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih meminta pemerintah tegas untuk melarang warga mudik dalam rangka menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19. Risiko penyebaran Covid-19 semakin tinggi saat mudik.

"Kita merekomendasikan untuk tidak ada mudik dulu. Pemerintah harus tegas untuk tidak ada mudik dulu karena ini bukan keadaan normal tapi ini keadaan darurat. Kalau ini (mudik) dipaksa dilakukan atau pemerintah tidak tegas melarang (mudik) maka risikonya penyebaran penyakit akan ada di mana-mana," ujar Daeng, Jumat (27/3).

Selain penyebaran Covid-19, Daeng juga mengkhawatirkan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di desa atau daerah yang menjadi tujuan mudik warga ketika kasus Covid-19 bermunculan selama mudik. Dia mengatakan, kontak antarmanusia menyebabkan penularan Covid-19 menjadi meluas sehingga banyak kasus Covid-19 bertambah.

Sementara, ketika mudik, kontak terjadi, alhasil kemungkinan tertular penyakit Covid-19 makin besar. Oleh karena itu, pergerakan manusia itu harus dihentikan agar dapat mengendalikan penyakit Covid-19.

Fasilitas pelayanan kesehatan di desa atau daerah itu tidak selengkap di Jakarta, maka akan sulit melakukan penanganan cepat pasien. "Kalau terjadi wabah di daerah-daerah, itu kasihan sekali pasti, fasilitas kesehatan terbatas, tenaga juga terbatas. Itu pasti juga akan menimbulkan masalah yang lebih rumit lagi," ujarnya.

Untuk itu, dia mengimbau agar masyarakat bersabar untuk tidak mudik hingga pandemi Covid-19 ini dapat diatasi. Dia juga mengimbau warga menjalankan upaya menjaga jarak aman sosial (social distancing) dan isolasi mandiri untuk mencegah bertambahnya kasus Covid-19.

"Gerakan tinggal di rumah itu sudah bagus, tinggal supaya dipatuhi dan akan efektif jika ada yang mengawasi," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika