Pemerintah Masih Kaji Kebijakan Mudik 2020
Saat ini banyak masyarakat Jabodetabek yang sudah mudik lebih awal
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengungkapkan, saat ini kebijakan mudik Lebaran 2020 masih belum diputuskan. Jodi menuturkan, saat ini masih membutuhkan kajian sebelum memutuskannya.
“Presiden meminta dilakukan kajian kembali bagaimana mitigasi dari sisi ekonomi khususnya kepada masyarakat yang terdampak,” kata Jodi, Senin (30/3).
Sebab, kata Jodi, diprediksi sebagian besar yang mudik merupakan pekerja sektor informal yang kehilangan pendapatannya di Jakarta. Untuk itu, Jodi menuturkan, kajian masih harus dilakukan kembali.
Dia menegaskan, salah satu yang paling penting harus dilakukan bagaimana kesiapan jaring pengaman sosial yang akan diberikan. “Kajian diharapkan selesai dalam dua hari dan presiden akan memutuskan,” tutur Jodi.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah merekomendasikan agar adanya kebijakan larangan mudik. Meski belum diputuskan, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, sudah menyiapkan skema pengaturan mudik dilarang.
"Kami akan siapkan skema-skema dengan Korlantas. Kami akan siapkan penyekatan-penyekatan pemudik," kata Budi dalam vidoe conference, Jumat (27/3).
Dia menjelaskan, nantinya akan diberlakukan penutupan akses di jalan tol adn jalan nasional atu arteri. Dengan begitu masyarakat dari Jabodetabek yang ingin menuju Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat tidak dapat melintas.
"Kalau masyarakat terlanjur (melakukan mudik), akan dikembalikan," tutur Budi.
Meskipun begitu, Budi menuturkan, belum menentukan kapan skema penutupan akses tersbut dapat dilakukan sebelum lebaran. Budi memastikan, hal tersebut segera diputuskan sebab saat ini banyak masyarakat Jabodetabek yang sudah mudik lebih awal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika