DPR: Penerapan PSBB di DKI Jakarta Harus Konsisten

Masyarakat tidak boleh lagi berkumpul dan berkerumun di suatu tempat tertentu.

DPR RI
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay.
Rep: Arif Satrio Nugroho Red: Agus Yulianto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah untuk menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Agar bisa berjalan efektif, dia meminta, segala hal yang berkaitan harus dipersiapkan secara baik.


"Pertama, pemerintah harus benar-benar menegakkan aturan secara tegas dan konsisten," kata Saleh saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (7/4).

Politikus PAN ini mengingatkan, masyarakat tidak boleh lagi berkumpul dan berkerumun di suatu tempat tertentu. Bahkan, jika memungkinkan, seluruh masyarakat diminta berdiam diri di dalam rumah. Tidak boleh keluar kecuali ada urusan yang sangat penting dan mendesak.

Menurut Saleh, aparat keamanan harus bisa memberikan sanksi bagi yang melanggar. Sanksi yang diterapkan harus bisa membawa efek jera dan meningkatkan ketaatan masyarakat. 

"Namun demikian harus dipastikan bahwa penegakan sanksi tersebut harus dengan pendekatan humanistik, bukan represif," kata dia. 

Kedua, pintu masuk dan keluar DKI harus dijaga. Mobilitas orang harus betul-betul dibatasi. Kalaupun ada yang keluar masuk harus dipastikan semuanya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan warga DKI. Termasuk kebutuhan pangan, energi, komunikasi, dan bahan-bahan pokok lainnya.

Ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat kecil yang terkena dampak PSBB ini diberi bantuan sosial secukupnya. Menurut Saleh, ini adalah konsekuensi dari kebijakan mengurangi aktivitas mereka mencari nafkah.

Saleh mengingatkan, masyarakat terdampak harus dibantu sehingga mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti biasa. 

“Segmen masyarakat seperti ini banyak. Mereka yang bekerja harian, buruh lepas, pengemudi ojol, dan buruh yang terkena PHK. Kita tidak boleh mengabaikan dan melupakan mereka. Semuanya harus dibantu dan diberikan haknya oleh pemerintah”.

Keempat, pemerintah diminta menjamin alat komunikasi dan jaringan internet tetap berfungsi secara baik. Di tengah situasi PSBB, alat komunikasi memegang peran penting. Walau tidak keluar, ada banyak aktivitas yang masih bisa dikerjakan melalui internet. Termasuk belajar dan kuliah secara online.

 “Warga masyarakat harus didorong tetap beraktivitas dan berkarya. Selain untuk menjaga produktivitas, semua aktivitas yang dilakukan diharapkan dapat membuat semuanya betah tinggal di rumah," kata Wakil Ketua fraksi PAN ini. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Berita Terpopuler