BUMN Siap Serap Produksi APD dan Ventilator Lokal
Kapasitas produksi perusahaan APD lokal sebesar 17 juta unit per tahun
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku siap menyerap alat bantu pernapasan atau ventilator hingga alat pelindung diri (APD) produksi lokal untuk kebutuhan rumah sakit (RS) BUMN dalam penanganan Korona. Erick menyampaikan sampai saat ini belum ada perusahaan pelat merah yang memproduksi APD untuk tenaga medis.
Mayoritas APD, lanjut Erick, dibuat perusahaan swasta dengan kapasitas produksi sebesar 17 juta APD per tahun. Sejauh ini, kata Erick, BUMN terus mencari pasokan APD dan ventilator keluar negeri.
"Ventilator sudah mulai berdatangan (dari luar negeri)," ucap Erick saat jumpa pers virtual dengan Mensos Juliari Batubara di Jakarta, Selasa (7/4).
Dalam rapat dengan Presiden Jokowi, Kepala BNPB Doni Monardo, ucap Erick, menyampaikan alternatif pembuatan ventilator lokal di UI dan ITB. Erick menilai BUMN siap menyerap produksi ventilator dua kampus tersebut selama sudah mendapat izin dari Kementerian Kesehatan.
"(Ventilator UI dan ITB) Sangat menarik, sebelum dipakai mesti ada standar yamg benar, izinnya dari Kemenkes. Selama standar susah sesuai, kami (RS BUMN) siap pakai," ucap Erick.
Erick menilai keberadaan ventilator sangat dibutuhkan RS-RS milik BUMN dalam menangani pasien Korona. Pasalnya, kata Erick, baru 50 persen dari 611 tempat ICU yang ada di RS-RS BUMN yang memiliki ventilator.
"Sampai hari ini, dengan segala cara kita baru ada 50 persennya. Yang 50 persennya bisa saja dari (produksi) lokal, kita bisa beli asal standarnya sesuai," lanjut Erick.
Erick tak menampik sulitnya bahan baku alat kesehatan lantaran kebutuhan yang sama juga dialami negara lain. Erick mengaku mendapatkan informasi dari Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bahwa ada satu perusahaan Korea Selatan yang masih memiliki banyak stok bahan baku dan beberapa sudah mulai masuk ke Indonesia.
"Mereka bisa produksi dengan jumlah yang dibutuhkan dan kami, RS swasta dan BUMN siap membeli. Bahan baku masih sulit tapi tentu saya yakin dengan solusi yang dilakukan Kemenlu dan lain-lain, ini bisa dilakukan," kata Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika