Khofifah Minta Desa Buat Ruang Observasi Corona Bagi Pemudik
Ruang observasi di tingkat desa untuk antisipasi penyebaran corona oleh pemudik.
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau pemerintah daerah agar menyediakan layanan observasi atau isolasi mandiri Covid-19 hingga tingkat desa. Khususnya, untuk mengantisipasi gelombang pemudik yang diprediksi akan berdatangan masuk ke Jawa Timur jelang bulan suci Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri.
Khofifah mengungkapkan, saat ini baru 2.527 desa atau setara 29,9 persen dari jumlah desa di wilayah setempat yang menyiapkan ruang observasi. "Kami ingin masing-masing daerah punya layanan sampai lini bawah, hingga RT, RW, Dusun, minimal Desa,” kata Khofifah di Surabaya, Jumat (10/4).
Khofifah menegaskan, penyediaan layanan observasi mandiri ini menjadi penting. Sebab, saat ini saja terdeteksi lebih 50 ribu pemudik dari luar daerah yang sudah masuk ke Jatim. Menurutnya, dengan diobservasi yang ada di masing-masing desa, perantau yang pulang kampung juga tidak berat karena masih bisa bertemu dengan keluarga dengan jarak aman
“Pada saat 10 hari yang lalu, Pak Bupati Lamongan menyampaikan ke kami pemudik dari Jakarta yang sudah masuk Lamongan masih sekitar seribu. Tapi kemarin disampaikan kira-kira yang dari Jabodetabek saja sudah sekitar 10 ribu, belum daerah yang lain,” ujar Khofifah.
Khofifah juga menyinggung masalah distribusi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dari pemerintah pusat ke warga terdampak Covid-19 di Jawa Timur. Khofifah mengungkapkan, di Jawa Timur akan ada tambahan sebanyak 1.024.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari semula 2,7 juta yang akan mendapatkan penyaluran BPNT dari pemerintah pusat. Adapun nilai bantuannya adalah Rp 200 ribu setiap bulannya.
“Ada koordinasi yang kami lakukan dengan Himpunan Bank Milik Negara, di mana akan ada tambahan top up penerima BPNT untuk masyarakat perkotaan di Jawa Timur. Distribusinya kemungkinan minggu ketiga atau keempat bulan ini," kata Khofifah.
Khofifah melanjutkan, mereka yang menjadi penerima itu adalah warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara yang masuk daftar non-DTKS masih dalam proses finalisasi. Serupa dengan sistem penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), penerima bantuan social safety net di tengah wabah corona akan mendapatkan akses pemenuhan kebutuhan sembako.
"Di mana penyalurannya ada dalam koordinasi bank Himbara dan disalurkan melalui kios-kios yang tersedia," kata Khofifah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika