DPR Ingatkan Pemerintah tak Jadikan Prakerja Lahan Proyek
Program ini disoroti karena ada aplikator milik staf khusus presiden.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan Pemerintah agar tak menjadikan program Kartu Prakerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) lahan proyek. Program ini disorot lantaran adanya aplikator Ruangguru, di mana CEO dari Perusahan tersebut merupakan staf khusus Jokowi, Adamas Syah Deva Belvara.
"Di tengah situasi pandemi yang telah menimbulkan kerugian pada masyarakat rentan terdampak wabah, hendaknya Pemerintah dan para stakeholder tidak menjadikan situasi ini sebagai lahan proyek.
Banyak rakyat menangis karena sudah kesulitan dalam menyambung hidup sehari hari," kata Kurniasih saat dihubungi Kamis (16/4).
Kurniasih mengikutikan, adanya wabah Covid-19 seharusnya menjadi momen bagi Pemerintah dan para pemangku kebijakan hadir memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan, minimal kepada rakyat indonesia. "Ini bukan saat yang tepat memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan-kepentingan tertentu," ujar dia.
Pengelolaan kartu prakerja, kata Kurniasih seharusnya bukanlah dijadikan suatu proyek. Namun, program ini adalah amanah negara dan bangsa untuk membantu para pekerja korban ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini.
"Siapapun pengelolanya harus bertanggung jawab dunia akhirat dalam pengelolaan kartu ini secara transparan, adil dan merata," kata dia.
Maka itu, Kurniasih mengajak seua pihak untuk hsaling menjaga, melindungi dan menolong masyarakat terdampak Covid-19 ini. Karena ia berpesan, pengelolaan program kartu prakerja ini jangan ada pikiran memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan dan kepentingan sekelompok orang saja
"Jutaan pekerja terdampak pandemi sedang menanti nanti manfaat kartu. Jangan berikan PHP kepada mereka yang sedang kesusahan. Semoga hati nurani masih menjadi hadir dalam pengelolaan kartu prakerja untuk yang berhak mendapatakannya," kata Politikus PKS ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika