Median: 62,6% Publik tak Setuju Penerapan Darurat Sipil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei terkait persepsi publik atas penanganan wabah corona yang dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah mengenai penerapan status darurat sipil.

"Berdasarkan hasil survei, sebanyak 62,5 persen publik tidak setuju penerapan kebijakan darurat sipil. Sementara 24,6 persen mengaku setuju bila diterapkannya kebijakan darurat sipil dan 12,8 persen mengaku tidak tahu," bunyi laporan survei Median yang diterima Republika.co.id, Sabtu (18/4).

Dari hasil survei, ditemukan juga sebanyak 52,9 persen publik percaya dengan data jumlah korban Covid-19 yang disampaikan oleh pemerintah. Sementara, 29,9 persen mengaku tidak percaya dan sisanya sebanyak 17,1 persen menjawab tidak tahu. 

Sementara terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diambil pemerintah dalam menekan penyebaran virus corona (Pandemi Covid-19). Berdasarkan hasil survei, mayoritas publik lebih setuju dengan penerapan PSBB dibandingkan lockdown.

"54,4 persen publik lebih setuju dengan diterapkan PSBB untuk menangani corona, sementara 35,3 persen mengaku lebih setuju bila diterapkan karantina total atau lockdown, dan sisanya 10,7 persen mengaku tidak tahu," kata Median.

Survei memberikan pertanyaan terbuka kepada responden tentang alasan mengapa lebih memilih kebijakan PSBB. Terdapat tiga alasan teratas dari jawaban responden, antara lain sebanyak 38,6 persen menjaga ekonomi dan masih bisa bekerja, sebanyak 11,9 persen beralasan karena anggaran dana pemerintah terbatas dan sebanyak 9,9 persen menilai kebijakan tersebut cukup untuk mencegah penyebaran virus.

Sementara untuk pertanyaan terbuka kepada responden tentang alasan mengapa memilih kebijakan karanitina lokal, antara lain sebanyak 22,7 persen publik merasa efektif mencegah penyebaran virus. Kemudian, 9,8 persen menilai lebih efektif seperti negara lain dan 8,3 persen beralasan diam di rumah membatasi aktivitas.

Sementara soal persepsi publik terkait kinerja pemerintah dalam menangani pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia. Berdasarkan hasil survei, 52,4 persen publik menyatakan puas dengan kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf dalam menangani pandemi Covid-19.

"52,4 persen publik puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf dalam menangani wabah Covid 19, sementara 40,1 persen merasa tidak puas, dan sebanyak 7,5 persen menjawab biasa saja," bunyi laporan hasil survei Median yang dirilis Sabtu, (18/4).

Survei menanyakan ke publik apa alasan merasa puas dan tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Berdasarkan jawaban publik, ada tiga alasan mengapa publik menilai pemerintah berhasil dan kurang berhasil. 

"Tiga besar alasan publik dalam menilai keberhasilan pemerintah menangani wabah Covid-19 itu yakni, sebesar 15,3 persen menganggap pemerintah hati-hati dalam mengambil kebijakan, sebesar 11,5 persen menganggap pemerintah telah memberikan bantuan, dan 4,5 persen karena pemerintah memberikan subsidi listrik gratis," ujar Median.

Sementara tiga alasan publik menilai kinerja pemerintah kurang berhasil dalam menangani pandemi Covid-19 adalah 15 persen menganggap penanganan lambat dan tidak antisipatif. Kemudian, sebanyak 8,5 persen menganggap koordinasi buruk, dan 6,4 persen beralasan masker dan APD masih langka.

Median melakukan survei ini pada sejak 6 April hingga 13 April 2020 terhadap 800 responden yang diwawancarai melalui telepon dan dipilih secara acak, dengan margin of error 3,46 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dian Fath Risalah

Ikuti Whatsapp Channel Republika