Mendag Minta Pasar Rakyat Tetap Beroperasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan Agus Suparmanto meminta pasar rakyat tetap harus beroperasi. Hanya saja dengan tetap mengedepankan kebersihan pasar dan pedagang atau pembeli, termasuk menerapkan physical distancing dalam optimalisasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah  demi memutus penebaran Covid-19.

Kementerian Perdagangan, kata dia, akan bekerja sama dengan Kemendagri, BNPB dan Satuan Tugas di Daerah, pemerintah provinsi dan kota, serta asosiasi terkait untuk memonitor pasar rakyat. "Dampak Covid-19 sangat luas kepada nasib pedagang dan pelaku usaha pasar rakyat dan ritel karena omsetnya menurun akibat terjadi penurunan jumlah pembeli," ujar Agus melalui keterangan resmi yang diterima Republika.co.id pada Senin (4/5).

Bahkan, kata dia, ada beberapa pasar yang tutup. Menurutnya, hal ini perlu ditangani segera agar nasib para pedagang kecil termasuk petani, nelayan, peternak dan industri kecil yang mensuplai produknya ke pasar tidak terpuruk.

Kemendag pun menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga stabil. Agus Suparmanto menegaskan kembali kepada ketua asosiasi dan pemerintah kota seluruh Indonesia dan Ketua asosiasi kabupaten seluruh Indonesia agar tetap mengijinkan pasar rakyat buka dan berjualan dengan mematuhi protokol keselamatan yang ditetapkan pemerintah.

Tujuannya yakni memenuhi ketersediaan barang pokok dan penting bagi masyarakat dengan harga stabil. Dikatakan, Kemendag mendorong pemerintah provinsi atau kota supaya bisa melakukan inovasi di masa pandemi ini dalam operasional Pasar Rakyat, seperti mengatur jam buka dan jumlah

pedagang secara bergiliran, menggunakan sistem pesan antar barang melalui media sosial, seperti whatsapp, facebook, IG, sebagaimana telah dilakukan pengelola pasar di DKI Jakarta, Purbalingga, Palembang, Pontianak, Balikpapan, Denpasar.

"Bekerja sama dengan aplikasi tranportasi online, seperti Go-Jek dan Grab. Membuka pasar dengan menutup ruas jalan serta mengatur jarak pedagang sesuai protokol Covid-19, seperti contoh yang dilakukan pemerintah daerah kota Salatiga," tutur Agus.

Dalam rapat kerja dengan Pimpinan Komisi VI DPR RI secara virtual, pada Sabtu, (2/5), Agus memaparkan, berdasarkan laporan sementara dari 285 Kabupaten atau Kota dijelaskan, terjadi penurunan jumlah pedagang di pasar rakyat rata-rata sebesar 29 persen. Penurunan juga terjadi pada omset pedagang sebesar rata-rata 39 pesen, sebagai imbas dari sepinya pembeli selama Covid-19 di Indonesia.

Nasib serupa juga dirasakan pelaku usaha ritel yang omsetnya turun 90 persen. Lalu penurunan pasokan barang sebesar 50 persen, sehingga dampak lebih luasnya lagi yakni para pedagang akan mengalami penurunan kemampuan dalam menyelesaikan berbagai kewajibannya, seperti pembayaran pajak, sewa, listrik dan gas, cicilan pinjaman, maupun gaji pegawai.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 jumlah Pasar Rakyat di Indonesia tercatat 15.657 unit dengan jumlah pedagang sebanyak 2.818.260. Dalam tahun anggaran 2015–2019 melalui Program Nawacita Presiden Jokowi, Kementerian Perdagangan telah melakukan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat sebanyak 5.248 unit yang didanai dari Dana Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus.

Pencapaian tersebut telah melampaui target Program Nawacita sebanyak 5.000 unit Pasar Rakyat. Program ini akan tetap berlanjut pada periode 2020–2024 ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika