Anggaran Kartu Prakerja Disisakan untuk Pelatihan Offline
Pemerintah menganggarkan Rp 20 triliun untuk pelatihan Kartu Prakerja.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, anggaran program Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun tidak akan dihabiskan semuanya untuk pelatihan online saja. Sebagian anggaran tetap disisihkan untuk melaksanakan pelatihan tatap muka yang akan dilakukan usai masa pandemi Covid-19.
Sri menuturkan, esensi awal program Kartu Prakerja adalah meningkatkan kompetensi dan keterampilan melalui kombinasi pelatihan secara offline dengan online. Hanya saja, karena ada physical distancing untuk menekan tingkat penyebaran virus Covid-19, program baru bisa diberlakukan secara online.
Ketika pandemi sudah berkurang dan pemerintah menilai situasi telah kondusif, program Kartu Prakerja akan diadakan sesuai rencana awal. "Kami masih reserve dana dari Rp 20 triliun untuk pelatihan yang harus dilakukan temu muka. Jadi, tidak semua anggaran ini habis dalam pelatihan online," kata Sri dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual, Rabu (6/5).
Sri menambahkan, pelaksanaan Kartu Prakerja akan diprioritaskan untuk masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau harus dirumahkan akibat tekanan Covid-19. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah dilaksanakan oleh Project Management Office (PMO).
Selain melaksanakan pelatihan tatap muka, PMO Program Kartu Prakerja juga berencana menjalin kerjasama dengan dunia usaha untuk memastikan penyerapan peserta lulusan Kartu Prakerja. Kemitraan ini diharapkan mampu menekan tingkat pengangguran, terutama usai pandemi.
Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Panji W Ruky mengatakan, kemitraan diharapkan bisa berlangsung setelah pandemi Covid-19 usai atau aktivitas ekonomi dalam negeri kembali normal.
Kerjasama akan dilakukan dengan dunia usaha melalui asosiasi, industri terkait maupun sektor enterpreneurship dengan berbagi informasi mengenai kebutuhan pasar kerja terbaru. "Paling tidak, kita ketahui apa yang dibutuhkan. Dari skill, pekerja seperti apa, di mana, kapan dan dengan level apa," ujarnya dalam diskusi melalui teleconference, Senin (27/4).
Dengan menggandeng dunia usaha, Panji mengatakan, pemerintah melalui PMO dapat mengetahui lebih tepat mengenai kebutuhan di pasar kerja. Ke depannya, Kartu Prakerja dapat menyambungkan antara tawaran pelatihan dari lembaga pelatihan dengan pasar kerja sehingga penyerapan tenaga kerja dapat lebih berjalan maksimal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika