'Penumpukkan di Bandara Akibat Informasi Relaksasi PSBB'
'Tapi pemerintahnya ini saya kira tidak beres,' kata legislator.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penumpukkan di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (14/2) ini dinilai akibat adanya isu soal pelanggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Penumpukkan ini dikhawatirkan dapat meningkatkan angka positif Covid-19.
Anggota Komisi V (Abdullah) DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, jika berpedoman kepada apa yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, bahwa yang bisa berangkat ke luar daerah adalah mereka yang memiliki keperluan khusus, maka penumpukan tidak akan terjadi. "Pasti ada yang salah, salah informasi atau sudah dianggap longgar sekarang. Jadi selama kita lihat selama pelaksanaan PSBB inj terus terang saja memang menjadi benang kusutnya di perhubungan," kata Syarif saat dihubungi, Kamis (14/5).
Tidak singkronnya kebijakan Perhubungan saat PSBB, kata Syarif menurunkan efektivitas PSBB dalam menekan angka penularan Covid-19. Padahal selama ini, PSBB sudah dianggap efektif.
Namun, bila penumpukkan terjadi di Soetta pada Kamis pagi ini, jelas bahwa interaksi fisik dalam intensitas tinggi telah terjadi. Sehingga dikhawatirkan akan menambah angka penularan.
"Kalau ada penumpukan itu jelas itu apalagi tidak menggunakan masker tdk membawa handsanitizer dan physical distancing Wajar saja kalo peningkatan pasien positif reaktif," ujar Politikus Nasdem itu.
Syarif mengatakan, DPR RI sudah berulang kali mengingatkan agat pemerintah tak gegabah melonggarkan segala aktivitas yang memicu kontak sosial. "Tapi pemerintahnya ini saya kira tidak beres," ujarnya.
Ia menyayangkan kejadian penumpukkan penumpang di Soetta. Ia yakin, para penumpang yang menumpuk di Soetta bukanlah orang - orang yang memiliki keperluan khusus atau mendesak untuk bepergian.
"Kalau seperti itu tidak mungkin tugas lah, seharusnya dengan adamya penumpukan itu pihak angkasa pura (pengelola) pada saat masuk suratnya gimana,kan bisa dilihat kalo memang mereka dari luar kan ada tempat tersendiri," ujarnya.
Dengan keadaan seperti ini, Syarif mengatakan baiknya Presiden RI Joko Widodo menunjukkan ketegasannya dalam menyeragamkan kinerja bawahannya. Terlebih, momentum menjelang Hari Raya Idul Fitri ini.
"Artinya ini harus satu komando saha,presiden harus cepat menertibkan satu komando di gugus tugas," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika