Pemerintah Diminta tak Keluarkan Kebijakan Membingungkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Demokrat meminta pemerintah tak mengeluarkan kebijakan dan diksi yang membingungkan terkait Covid-19. Hal ini dinilai membuat bingung masyarakat dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

Anggota Fraksi Demokrat DPR-RI Didik Mukrianto menyoroti adanya inkonsistensi atas kebijakan Kementerian atau lembaga dalam penerapan PSBB. Akibatnya, PSBB tak berjalan maksimal, ditunjukkan masih ramainya pasar, bandar udara, dan tempat publik lainnya. 

"Di saat seperti saat ini, rakyat jangan dibingungkan dengan permainan kata-kata atau diksi-diksi yang membingungkan, apalagi menimbulkan perdebatan dan kontrovesial di publik. Perilaku dan ucapan pemimpin selalu akan menentukan perilaku masyarakatnya," kata Didik melalui pesan singkatnya, Senin (18/5).

Anggota Komisi III DPR RI itu meminta pemerintah merapatkan barisan dan menertibkan ego sektoral di kementerian dan kelembagaan yang belum punya visi yang sama dalam penanganan Covid-19. Ia meminta Jokowi menyetop dan menyudahi wacana-wacana dan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan spekulasi publik yang tidak perlu. 

"Ada kalanya diam itu emas daripada berwacana, tapi membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian, bahkan berpotensi melahirkan kegaduhan atau kekacauan," kata dia. 

Sebaiknya, Didik menyarankan, pemerintah menyusun perencaan yang baik, utuh, dan terintegrasi dalam penanganan Covid-19 ini. Pemerintah diminta membuat road map tunggal untuk dipedomani bersama. 

Setelah itu, pemerintah memastikan eksekusi dan pelaksanaannya akuntabel dan eksekutabel dari tingkat atas hingga daerah. Didik menambahkan, seluruh organ dan pejabat pemerintah juga harus menjalankannya. 

Apabila dalam perjalannya dibutuhkan keputusan baru maka pemerintah harus melakukan secara utuh melalui koordinasi bersama dengan mendengarkan segenap lapisan masyarakat secara utuh dan pasti. 

"Jadilah pemimpin yang bijak dan tanggap ing sasmito, jangan asal berwacana yang bisa membingungkan. Bisa bayangkan, kalau rakyat bingung, punya pemahaman dan persepsi sendiri-sendiri, serta bergerak sendiri-sendiri, apa yang akan terjadi?" ucap Didik menambahkan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika