Raja Malaysia Soroti Kenaikan Aktivitas di Laut Cina Selatan

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengatakan, negaranya perlu memperhatikan peningkatan kegiatan yang dilakukan oleh kekuatan besar di Laut Cina Selatan. Menurutnya, strategi pertahanan Malaysia perlu mempertimbangkan pentingnya diplomasi pertahanan, kebijakan luar negeri yang pragmatis, perjanjian internasional, dan posisi geopolitik internasionalnya di kawasan Asia Pasifik.

"Peningkatan aktivitas oleh kekuatan besar di Laut Cina Selatan baru-baru ini perlu diperhatikan. Oleh karena itu, Malaysia harus selalu peka terhadap domain maritim, sambil menyusun strategi yang mendukung aspirasi geopolitik kami," katanya seperti dilansir Channel New Asia, Senin (18/5).

China mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan (LCS). Namun negara lain seperti Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga mengklaim teritori di LCS. AS dan sekutunya juga menentang klaim teritorial China.

Pemerintah AS telah meminta China untuk menghentikan "taktik intimidasi" di LCS. AS menuduh kehadiran China di perairan yang disengketakan dilakukan di saat negara penuntut lain sudah lebih dulu sibuk dengan virus corona.

Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein menyerukan ketenangan di LCS. Dia menegaskan kembali komitmen Malaysia untuk perdamaian di perairan yang disengketakan.

Hal itu terjadi setelah adanya laporan bahwa kapal survei pemerintah China "menandai" kapal eksplorasi yang dioperasikan oleh Petronas di LCS. Hishammuddin mengatakan pada April lalu bahwa oleh karena kompleksitas dan sensitivitas masalah ini, semua pihak harus bekerja sama untuk menjaga perdamaian, keamanan ,dan stabilitas di LCS dan meningkatkan upaya untuk membangun, mempertahankan, dan meningkatkan rasa saling percaya dan kepercayaan diri.

"Hanya karena kami belum membuat pernyataan publik mengenai hal ini tidak berarti kami belum mengerjakan semua yang disebutkan di atas, kami memiliki komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan dengan semua pihak yang relevan, termasuk Republik Rakyat China dan Amerika Serikat," katanya.

Malaysia bukan satu-satunya negara yang menyatakan keprihatinan atas masalah tersebut. Pada 6 Mei, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan kegiatan baru-baru ini di LCS berpotensi meningkatkan ketegangan pada saat upaya kolektif global sangat penting dalam memerangi Covid-19.

Retno menggarisbawahi pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan untuk memastikan kebebasan navigasi dan penerbangan berlebihan. Dia juga mendesak semua pihak untuk menghormati hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Ikuti Whatsapp Channel Republika