Jokowi Minta Penyaluran Bansos Dibuat Lebih Sederhana
Jokowi ingin prosedur dipangkas, dan pembagian bansos dipercepat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memandang prosedur pembagian bantuan sosial di lapangan masih berbelit. Hal ini yang membuat masih ada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terpaksa belum tersentuh bantuans sampai saat ini. Demi mengatasi hal ini, Jokowi meminta jajarannya memangkas prosedur agar pembagian bansos bisa dipercepat.
"Sekali lagi ini butuh kecepatan, oleh sebab itu saya minta aturan itu dibuat sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel," jelas Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas, Selasa (19/5).
Presiden mengingatkan, penyederhanaan aturan tidak boleh meninggalkan akuntabilitas. Yang terpenting, menurutnya, adalah bagaimana praktik di lapangan bisa menunjukkan adanya percepatan pembagian bansos.
Pemerintah memang dikejar target untuk segera merampungkan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada 8,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebelum Lebaran tiba. Angka tersebut lebih rendah dari target jumlah KPM yang seharusnya, yakni 9 juta keluarga di luar wilayah Jabodetabek.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan, sebanyak 700.000 KPM lainnya akan menerima BLT setelah lebaran. Alasannya, lokasi tempat tinggal mereka cukup sulit dijangkau oleh petugas pos yang akan mengantarkan bantuan sosial tunai sebesar Rp 600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan.
"Perlu saya sampaikan, insya Allah 5 hari terakhir jelang Lebaran kami akan lakukan penyaluran bansos besar-besaran. Dari target misalnya Kemensos jumlah target 9 juta (keluarga), yang akan kami salurkan sekitar 8,3 juta selama 5 hari ini," ujar Muhadjir usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (18/5).
Mengenai ketersediaan dana, Muhadjir memastikan tidak ada kendala. Khusus untuk bansos tunai ini, pemerintah menyediakan anggaran Rp 16,2 triliun yang dialokasikan dalam DIPA Kementerian Sosial.
Selain BLT tunai yang menggunakan anggaran Kemensos, pemerintah juga mengalihkan sebagian dana desa untuk penyaluran bansos tunai. Hanya saja, pendataan penerima BLT dana desa ini tidak mudah karena harus menunggu pembagian BLT Kemensos rampung.
"Data dana desa baru bisa digunakan kalau memang ada warga masyarakat yang belum tercantum di DTKS (Kemensos) dan belum dihimpun RT RW dan dibantu Kemensos, baru akan ada data baru warga yang akan dapat bantuan dana desa," katanya.
Namun bersamaan dengan penyaluran BLT Kemensos, pemerintah daerah akan langsung mendata keluarga mana saja yang belum tersentuh bantuan sama sekali. Data tersebut akan diajukan kepada pemerintah untuk diberikan bantuan melalui dana desa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika