UAE Peringatkan Israel Soal Rencana Aneksasi Tepi Barat

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Utusan Uni Emirat Arab (UAE) lewat tulisannya di koran Israel, Jumat (12/6), mengatakan, Israel jangan berharap hubungannya dengan negara-negara Arab akan berlanjut normal apabila rencana pendudukan paksa/aneksasi di Tepi Barat tetap dilakukan. Beberapa pejabat Israel menyangkal adanya pendudukan paksa di pemukiman Yahudi dan Lembah Yordania di Tepi Barat dapat mengganggu hubungan antara Israel dan negara-negara Arab yang tertutup.

Beberapa negara Teluk Arab dan Israel mulai menjalin kontak mengingat mereka punya kekhawatiran yang sama terhadap Iran.

Namun, Duta Besar UAE untuk Amerika Serikat, Youssef Al Otaiba, menyampaikan rencana pendudukan paksa itu merupakan 'pengambil-alihan ilegal' terhadap tanah milik rakyat Palestina yang ingin merdeka. Tulisan Al Otaiba itu merupakan langkah yang cukup jarang dilakukan pejabat dari negara-negara Arab di Israel.

"Aneksasi -- tentunya dan akan langsung -- merusak seluruh upaya Israel untuk meningkatkan keamanan, kerja sama ekonomi, dan kebudayaan dengan dunia Arab dan UAE," tulis Al Otaiba dalam kolomnya di Yedioth Ahronoth, koran berbahasa Hebrew di Israel.

Israel saat ini tidak punya hubungan diplomatik dengan negara di Teluk Arab, tetapi mereka berbagi kekhawatiran yang sama terhadap pengaruh Iran di kawasan. Pesawat milik maskapai asal Abu Dhabi, Etihad, pada Mei, untuk pertama kalinya terbang ke Israel untuk mengantar bantuan Covid-19 ke rakyat Palestina.

"Semua kemajuan yang Anda lihat dan perlakuan terhadap Israel yang mulai berubah, orang-orang mulai terbuka dan mengurangi sikap permusuhan terhadap Israel, semua itu akan rusak dengan keputusan aneksasi," kata Al Otaiba dalam tayangan video yang jadi satu kesatuan dengan tulisannya, sebagaimana diterbitkan di dunia maya.

Sejauh ini, Mesir dan Yordania merupakan dua negara Arab yang memiliki hubungan resmi dengan Israel.

Pemerintah Israel berencana mulai menduduki paksa Tepi Barat pada 1 Juli 2020. Meskipun aksi itu didukung rencana Timur Tengah buatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, seorang menteri Israel pada Kamis (11/6) mengatakan ada beberapa perbedaan pendapat mengenai isu aneksasi. Dua mitra Israel juga belum menyepakati peta garis wilayah, kata sumber tersebut.

Rakyat Palestina menghendaki Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur sebagai bagian negaranya yang merdeka. Namun, Israel menduduki paksa daerah itu saat perang di Timur Tengah pada 1967.

Pendudukan paksa dapat menggagalkan perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka dan membuat negara yang independen. Palestina juga mendesak komunitas internasional menjatuhkan sanksi terhadap Israel.

Negara-negara Arab dan Eropa telah menyampaikan keberatan terhadap rencana sepihak Israel, mengingat langkah itu berbahaya bagi upaya perdamaian dua pihak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika