Arcandra Tahar: PGN Pangkas Biaya Proyek Pipa ke Blok Rokan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masuknya Arcandra Tahar ke PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mulai membawa dampak positif. Wakil menteri ESDM periode 2016-2019 yang dikenal detail dan menguasai industri migas itu selalu mendorong adanya efisiensi dalam setiap proyek migas di Indonesia. 

Terbaru, Arcandra yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PGN mengungkapkan PGN sukses memangkas biaya proyek pembangunan pipa minyak di koridor Minas-Duri-Dumai dan Balam-Bangko-Dumai, Wilayah Kerja Rokan. "Alhamdulillah kami berhasil memangkas biaya proyek yang semula mencapai 450 juta dolar AS menjadi 300 juta dolar AS. Ada penghematan biaya sekitar 150 juta dolar AS atau sekitar Rp 2,1 triliun di proyek ini," ungkap Arcandra saat menjadi keynote speaker diskusi dari bertema Renewable Energy: Potensi, Prospek dan Arah Riset Nasional yang diselenggarakan Universitas Tidar dan Universitas Bung Hatta, akhir pekan lalu.

Blok Rokan dengan 6.220 kilometer memiliki 96 lapangan. Tiga lapangan berpotensi menghasilkan minyak sangat baik, yaitu Duri, Minas dan Bekasap. Mulai tahun 2021 nanti pengelolaan blok Rokan akan beralih dari Chevron kepada Pertamina. Hal ini menyusul selesainya masa kontrak kerja Chevron di blok tersebut yang telah berlangsung selama 50 tahun. 

Peralihan pengelolaan Blok Rokan, salah satu sumber minyak terbesar di Indonesia saat ini, juga diputuskan ketika Arcandra Tahar masih menjabat Wamen ESDM. Bahkan sesuai kebijakan saat itu, Pertamina yang ditunjuk sebagai pengelola baru Blok Rokan mulai 2021, harus menyiapkan dana komitmen kerja pasti untuk pengembangan blok tersebut senilai 500 juta dolar AS. 

Pertamina juga wajib membayarkan Bonus Tanda Tangan yang masuk ke kas negara senilai 784 juta dolar AS. Skema fiskal blok Rokan beralih menjadi Gross Split, sehingga tidak membebani biaya APBN seperti halnya sistem Cost Recovery yang berlaku sebelumnya.

Lebih lanjut Arcandra menambahkan, pemahaman teknologi dan komersial menjadi sangat penting di sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA). Itu sebabnya, pengelolaan sumber daya manusia di Indonesia perlu di dorong untuk dapat menguasai dua aspek tersebut. 

"Dalam situasi Pandemi Covid-19 dan ekonomi yang menurun dewasa ini efisensi menjadi hal yang paling urgent dilakukan. Tapi jangan sampai efisiensi itu menghambat proyek yang sudah direncanakan, apalagi yang sifatnya strategis dan penting," kata Arcandra melalui siaran pers.

Ikuti Whatsapp Channel Republika