China Ancam tak Investasi di Inggris Akibat Kasus Hong Kong

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Duta Besar China, Liu Xiaoming, menuduh Inggris melakukan intervensi besar-besaran, karena membuat pernyataan tidak bertanggung jawab atas Undang-Undang (UU) Keamanan baru Beijing di Hong Kong, Senin (6/7). Dia menyatakan, pemerintah Inggris dapat merusak investasi China di masa depan.

"Pemerintah Inggris terus membuat pernyataan tidak bertanggung jawab atas urusan Hong Kong," ujar Liu.

Inggris menggambarkan UU Keamanan sebagai pelanggaran yang jelas dan serius atas Deklarasi Bersama 1984. Atas sikap itu, Inggris mengatakan, London akan menawarkan sekitar 3 juta penduduk untuk memiliki kewarganegaraan Inggris.

Atas tawaran Inggris untuk memberikan pemegang paspor Nasional Inggris (Luar Negeri) (BNO) kepada Hong Kong untuk mendapatkan kewarganegaraan Inggris, Liu menilai ini langkah campur tangan. "Langkah ini merupakan campur tangan yang sangat besar dalam urusan dalam negeri China dan secara terbuka menginjak norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional," ujarnya.

Liu mengatakan, China akan memutuskan tanggapannya setelah melihat langkah Inggris melanjutkan penawaran paspornya. Setiap keputusan di masa depan, termasuk melarang Huawei dari infrastruktur telekomunikasi 5G Inggris akan mengirimkan pesan yang sangat buruk kepada perusahaan-perusahaan China.

"Komunitas bisnis China semua memperhatikan bagaimana Anda menangani Huawei. Jika Anda menyingkirkan Huawei itu mengirimkan pesan yang sangat buruk ke bisnis China lainnya," kata Liu.

Duta Besar China itu juga mengatakan, Beijing menginginkan hubungan persahabatan dengan Inggris. Namun, jika London menempatkan diri pada posisi bermusuhan, maka China akan memastikan Inggris menanggung akibatnya.

Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, menolak komentar bernada ancaman yang dilemparkan Liu. Namun, dia mengatakan, China telah menandatangani Deklarasi Bersama yang menjamin kebebasan bagi rakyat Hong Kong.

"Ini masalah kepercayaan dan banyak negara di seluruh dunia mengajukan pertanyaan ini: apakah China memenuhi kewajiban internasionalnya?" ujar Raab. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika