China akan Balas Langkah AS atas Hong Kong

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China kembali mengecam Amerika Serikat (AS) dan bersumpah untuk membalas AS atas sejumlah langkah baru pemerintahan Donald Trump. AS sebelumnya mengakhiri status perdagangan prefensial Hong Kong dan menjatuhkan sanksi pada pejabat China.

Menurut Trump, China telah mengambil kebebasan Hong Kong menyoal pemberlakukan Undang-Undang (UU) keamanan nasional baru, sehingga dia bertindak keras terhadap Beijing. Beijing pun segera mengutuk keputusan Trump, dengan mengancam akan menjatuhkan sanksi pada orang dan entitas yang relevan di AS.

Keputusan baru Trump adalah berarti berakhirnya status perdagangan khusus Hong Kong dengan AS, yang disepakati pada 1984 ketika wilayah itu masih merupakan koloni Inggris. Hong Kong akan diperlakukan sama dengan China daratan, yang berarti barang-barangnya dapat dikenai tarif tambahan.

Undang-undang keamanan yang kontroversial itu adalah perubahan paling besar terhadap lanskap politik Hong Kong sejak Inggris mengembalikan kedaulatan ke Beijing pada tahun 1997. Trump juga mengatakan dia telah menandatangani UU Otonomi Hong Kong, yang disahkan dengan suara bulat di Kongres awal bulan ini dan menghukum bank yang melakukan bisnis dengan pejabat Cina yang menerapkan UU keamanan.

Dalam sebuah pernyataan yang keras, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China menilai keputusan tersebut adalah campur tangan menjijikan dalam urusan dalam negeri China. Pihak Kemenlu juga mengatakan negaranya akan menjatuhkan sanksi pembalasan untuk melindungi kepentingan sah China.

"Upaya AS untuk menghalangi implementasi hukum keamanan nasional untuk Hong Kong tidak akan pernah berhasil," ujar pernyataan Kemenlu dikutip laman BBC, Kamis (16/7).

"Kami mendesak pihak AS untuk memperbaiki kesalahannya, menahan diri dari menerapkan tindakan itu dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri China dengan cara apa pun. China akan dengan tegas menanggapi jika AS terus maju," ujar pernyataan tersebut menambahkan.

Berbicara di Rose Garden pada Selasa lalu, Trump mengatakan perintah eksekutif itu dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban China atas tindakan agresifnya terhadap rakyat di Hong Kong.

"Tidak ada hak istimewa (untuk Hong Kong), tidak ada perlakuan ekonomi khusus dan tidak ada ekspor teknologi sensitif," kata presiden, yang pertama kali mengumumkan pada Mei bahwa pemerintahannya akan mulai memangkas kembali status khusus wilayah itu.

Hubungan AS-China semakin tegang karena berbagai isu. Terlepas dari tindakan Beijing di Hong Kong, Trump telah mengkritik China atas penanganan pandemi Covid-19, peningkatan militernya di Laut China Selatan, perlakuannya terhadap minoritas Muslim hingga pada perdagangannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika