Kementerian BUMN akan Petakan Aset Idle BUMN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana mengoptimalisasi seluruh aset milik BUMN. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan Kementerian BUMN akan meminta perusahaan-perusahaan pelat merah mendata seluruh aset yang dimiliki.

"Aset-aset (BUMN) ini akan dilihat mana yang idle, mana yang sudah termanfaatkan, nanti dari audit aset tersebut akan dijadikan acuan untuk pemanfaatan asetnya lebih baik ke depan," ujar Arya saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Ahad (19/7).

Kata Arya, hal ini sejalan dengan rencana Menteri BUMN Erick Thohir yang ingin aset BUMN termanfaatkan dengan baik. Arya menyampaikan, akan ada langkah berikut dari Menteri Erick terkait pemanfaatan aset BUMN setelah adanya audit tersebut.

"Kita yakini Pak Erick juga bakal punya rencana besar terhadap seluruh aset yang dimiliki BUMN sehingga tidak ada lagi aset-aset yang idle tapi semua bisa termanfaatkan dengan maksimal untuk bisa meningkatkan kinerja dari BUMN," ungkap Arya.

Sebelumnya, PT Berdikari (Persero) menandatangani nota kesepahaman terkait optimalisasi pendayagunaan aset milik PT Berdikari (Persero), khususnya di kawasan Indonesia Timur dengan Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) melalui pemanfaatan potensi pengusaha pada umumnya serta pengusaha UMKM yang berada di bawah naungan Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT).

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Direktur Utama Berdikari Harry Warganegara dan Ketua Umum DEIT Annar Salahudin di kantor Berdikari, Jakarta, Kamis (16/7).

Direktur Utama Berdikari Harry Warganegara menyampaikan kerja sama ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi pendayagunaan aset Berdikari yang kondisinya idle yang berlokasi secara geografis di daerah Indonesia Timur untuk dapat dimaksimalkan potensinya dengan partisipasi masyarakat sekitar, melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat khususnya UMKM.

"Hal ini merupakan komitmen Berdikari sebagai salah satu BUMN turut serta mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi, khususnya di daerah Indonesia Timur," ujar Harry dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (17/7).

Harry menyampaikan pemanfaatan aset akan dimaksimalkan seluas-luasnya bukan hanya dilingkup usaha seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan saja, namun juga perdagangan dan sektor usaha lain yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan serta meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan pengelolan nantinya, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

"DEIT dalam hal ini berperan sebagai fasilitator program ini untuk masyarakat dan pengusaha khususnya UMKM di daerah Indonesia Timur," ungkap Harry.

Harry menyebut komitmen ini merupakan upaya Berdikari sebagai BUMN Pangan mendukung pemerintah dalam mengembangkan industri pangan tanah air, seperti yang diungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa BUMN harus berorientasi kepada kebaikan bangsa dan negara, bukan semata kepentingan individu atau kelompok.

Ketua Umum DEIT Annar Salahudin menyambut positif kerja sama pemanfaatan potensi pengusaha pada umumnya serta pengusaha UMKM yang bernaung dalam organisasi DEIT serta meningkatkan perekonomian nasional secara umum dan meningkatkan perekonomian di Indonesia Timur secara khusus.

"Ini merupakan landasan formal dalam melaksanakan konsolidasi untuk meningkatkan nilai tambah terhadap kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, BUMN, pengusaha dan masyarakat," ujar Annar.

Annar juga berharap kerja sama dengan Berdikari dapat menghimpun pengusaha daerah, menggerakan roda perekonomian dengan menarik investor, mengadakan kerja sama perdagangan, pariwisata, dan mengolah potensi sumber daya alam di Indonesia Timur. Annar menambahkan, DEIT juga siap dalam memfasilitasi investor dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam membuka ruang investasi di Indonesia Timur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika