Austria Luncurkan Skema Pendataan Muslim

REPUBLIKA.CO.ID, WINA -- Partai sayap tengah (OVP) dan partai gerakan hijau yang berkuasa di Austria siap menerapkan program pemantauan penuh kontroversial pada Muslim. Dalih program itu demi melawan politisasi Islam.

Inisiasi program diumumkan pemerintah Austria sejak Januari lalu. Berbagai pihak terus menentangnya hingga perlu waktu lama direalisasikan. Program itu dianggap anti Muslim.

OVP mengumumkan akan ada pusat pemantauan yang dibangun. Alasannya melawan anti semitisme, rasisme dan ekstrimis berbasis agama. OVP mengklaim pemantauan hanya dilakukan pada elemen politisasi Islam yang mencurigakan.

Kebijakan ini menunai kritik dari akademisi, aktivis Muslim dan oposisi. Sebab pemerintah (OVP) berencana memantau semua asosiasi Muslim, Masjid dan kegiatan kebudayaan. Pemerintah juga bisa menentukan institusi mana yang bisa diajak kerjasama.

Kebijakan serupa pernah dilakukan di Austria pada 1963 untuk melawan Nazisme sekaligus kebangkitan Neo-Nazi. Pemerintah Austria dianggap menyamakan Nazi dengan Islam di skala yang sama.

Ketua partai Social Austria of the Future (SOZ) Hakan Gordu mengatakan pusat pemantauan malah menyerang nilai-nilai Islam. Tindakan pemantauan bahkan dilakukan para pakar yang punya bias.

Hakan menduga kebijakan itu hanya demi menyingkirkan gerakan yang tak sejalan dengan pemerintah. Sebab pemerintah bisa secara sepihak melabeli politisasi Islam pada seseorang atau institusi.

"Seseorang yang tertarik pada politik dan mempertahankan haknya sebagai Muslim bisa disebut manifestasi politisasi Islam di mata mereka. Situasi ini sungguh berbahaya untuk membungkam orang," kata Hakan dilansir dari Anadolu Agency pada Senin (20/7). 

Ikuti Whatsapp Channel Republika