Optimalisasi Bansos Dikontrol Melalui Teknologi Digital

aplikasi yang menggunakan teknologi naik 443 persen pada saat PSBB.

Istimewa
Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika, Henry Subiakto
Red: Bilal Ramadhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Di tengah krisis karena pandemi Covid-19, terjadi kelesuan ekonomi yang terjadi di semua sektor terutama pariwisata, hiburan, transportasi, dan lain-lain. Ekonomi nasional anjlok di kuartal kedua sebanyak 5,2 persen.


Untuk menjaga agar ekonomi tidak terus anjlok, pemerintah membuka beberapa sektor yang memiliki risiko penularan rendah seperti perbankan dan mall. Menurut Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika, Henry Subiakto, risiko penularan di perbankan dan mall lebih rendah namun memiliki dampak ekonominya sangat tinggi sehingga harus cepat dibuka.

Selain sektor ekonomi, Henri menjelaskan ada hikmah yang paling nampak dari pandemi adalah transformasi digital semakin cepat. Ada transformasi digital yang berjalan lebih cepat karena Covid-19. Banyak orang yang mulai bergeser cara kerjanya. Berubah dari cara-cara normal menjadi ekstra normal, dari cara biasa menjadi luar biasa.

"Adaptasi kebiasaan baru mendorong pemanfaatan teknologi yang luar biasa. Online conference, aplikasi yang menggunakan teknologi naik 443 persen pada saat PSBB,” kata Henry dalam rilisnya, Jumat (21/8).

Dalam webinar berjudul Optimalisasi Bantuan Sosial Melalui Pemanfaatan Internet di Masa Pandemi Covid-19, Henri mengatakan transformasi digital yang begitu cepat harus dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

“Program-program bantuan sosial  bisa dikontrol lewat teknologi digital. Kalau ada hal-hal yang menyimpang juga bisa disampaikan melalui teknologi digital. Kominfo juga berkolaborasi dengan operator telkom, memberikan kontribusi kepada masyarakat terutama penggunaan internet yang terkait dengan Kesehatan dan Pendidikan dengan total kontribusi 1,9 T. Operator-operator juga turut memberikan bantuan sosial bekerjasama dengan pemerintah,” ujar dia.

Henri melanjutkan, teknologi menjadi kontrol terhadap berbagai hal termasuk dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Teknologi memungkinkan informasi dan pengetahuan menjadi tebuka lebar, memudahkan pengawasan, sekaligus memudahkan komunikasi. Teknologi juga membangkitkan peluang bisnis kreativitas.    

“Kalau kita mau memanfaatkan teknologi semuanya bisa dilakukan. Yang penting kerjasama, kolaborasi. Pola pikir dan etos kerja harus berubah. Mulai tahun depan, kita akan menggencarkan pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi. Ini akan kita manfaatkan untuk ekonomi ke depannya yang lebih berkarakter terkait dengan teknologi,” ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Tubagus Ace Hasan Syadzily menyoroti permasalahan penyaluran bantuan sosial yang masih terganjal data kemiskinan.

“Yang menjadi masalah serius dari program bantuan sosial  adalaah bahwa kita masih menghadapi persoalan tentang data kemiskinan. Hampir pasti ditemukan inclusion error dan eksclusion error sehingga penyaluran bantuan menjadi tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan skema bantuan pemerintah terkait antara lain, kartu pra kerja dan bantuan langsung tunai yang berbentuk insentif langsung  telah meningkatkan daya beli masyarakat.

“Dana bansos harus dimaksimalkan semakin banyak orang tertolong maka akan membantu negara untuk bergeliatnya ekonomi. Fokus utama adalah masyarakat yang benar-benar terdampak pandemi. Internet harus dimaksimalkan untuk pemantauan bansos. Negara mempersiapkan sebuah sistem data yang baik dibantu dengan teknologi internet, maka pembagian bansos menjadi lebih mudah. Kedepan kita harapkan ada perbaikan-perbaikan dari sisi pendataan dan pemantauan melalui satu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler