Turki Desak Negosiasi Pembagian Adil di Mediterania Timur

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA - Turki mendukung negosiasi untuk pembagian sumber daya yang adil di Mediterania Timur, kata menteri luar negeri Turki pada Selasa.

Berbicara dalam konferensi pers bersama dengan sejawatnya dari Aljazair Sabri Boukadoum di ibu kota Ankara, Menlu Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan jika langkah persenjataan di pulau Meis melebihi batas yang ditentukan oleh perjanjian, Yunani akan menjadi pihak yang kalah.

Laporan baru-baru ini muncul yang mengklaim bahwa Yunani sedang mengerahkan militernya di pulau Meis, atau Kastellorizo, di lepas pantai barat daya Turki.

Pada Juli, setelah Athena keberatan dengan survei seismik Ankara di daerah selatan pulau Meis, upaya diplomatik Jerman membantu meredakan ketegangan antara Turki dan Yunani.

Namun langkah kontroversial Yunani untuk menandatangani perjanjian pembatasan maritim dengan Mesir, yang menurut Turki melanggar landas kontinen dan hak maritimnya, semakin memicu ketegangan antara kedua negara tetangga.

Ankara menuduh Yunani menerapkan kebijakan maksimalis di Mediterania Timur dan menggarisbawahi bahwa klaim maritimnya melanggar hak kedaulatan Turki.

Resolusi politik di Libya

Mengenai perkembangan terakhir di Libya, Cavusoglu menekankan bahwa perkembangan di negara Afrika Utara yang dilanda perang juga memengaruhi tetangga baratnya, Aljazair. Dia mengatakan Turki dan Aljazair akan bersama-sama mendukung proses politik dan pembentukan gencatan senjata di Libya.

"Satu-satunya solusi untuk krisis di Libya adalah resolusi politik. Kami mengatakan ini sejak awal. Kami melakukan upaya besar untuk gencatan senjata. Kami selalu mendiskusikan masalah ini dengan Aljazair," tambah dia.

"Dengan upaya gencatan senjata yang gagal, kami menyaksikan sekali lagi bahwa [Khalifa] Haftar tidak percaya pada solusi politik dan gencatan senjata, tetapi hanya menginginkan solusi militer."

Pada 21 Agustus, Libya mengumumkan gencatan senjata dan memerintahkan militer untuk menghentikan semua operasi militer, serta menetapkan wilayah Sirte dan al-Jufra harus didemiliterisasi, dan menyerukan pemilihan umum pada Maret mendatang.

Pada 27 Agustus, tentara Libya mengatakan milisi yang setia kepada Haftar melanggar gencatan senjata.

Menyusul penggulingan Muammar Gaddafi pada 2011, pemerintahan baru Libya didirikan pada 2015 di bawah kesepakatan politik yang dipimpin PBB. Pemerintah Libya yang diakui secara internasional diserang oleh pasukan Haftar sejak April 2019, dengan lebih dari 1.000 tewas dalam insiden kekerasan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika