Efek Puan: Mulyadi-Ali Kembalikan SK, PDIP Absen di Sumbar

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrian Fachri, Nawir Arsyad Akbar, Rizkyan Adiyudha

Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan SK dukungan dari PDIP Perjuangan. Sebelumnya pada Rabu (2/9). Pengembalian SK buntut dari pernyataan Puan soal Sumbar yang sebelumnya menuai kontroversi.

"Ya kami sudah sepakati bersama pak Mulyadi, kita kembalikan SK dukungan dari PDIP. Jadi, Mulyadi-Ali Mukhni hanya diusung oleh Demokrat dan PAN. PDIP kami kembalikan lagi,” kata Ali Mukhni, melalui keterangan tertulis yang diterima Republika, Sabtu (5/9).

Sikap Mulyadi-Ali Mukhni mengembaikan SK dukungan PDIP karena dampak viralnya pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani ketika membacakan deklarasi terhadap mereka. Di mana terselip ucapan harapan Puan agar Sumbar mendukung negara Pancasila di bawah kepemipinan Mulyadi-Ali Mukhni.

Dengan mengembalikan SK dari PDIP, Mulyadi-Ali Mukhni hanya mau maju dari koalisi Demokrat dan PAN. Koalisi ini mengantongi 20 kursi.

PAN dan Demokrat sama-sama punya 10 kursi di DPRD Sumbar. Jumlah kursi koalisi Demokrat-PAN ini sudah melebihi dari batas minimal kursi DPRD Provinsi Sumbar untuk mengusung pasangan cagub-cawagub yakni 14 kursi.

Ali Mukhni menjelaskan, pihaknya tidak jadi menerima dukungan dari partai penguasa sejak 2014 itu karena desakan dari masyarakat Sumbar baik di kampung halaman maupun di perantauan.

"Memang banyak tokoh masyarakat Minang yang telepon saya menyampaikan kekecewaan terhadap penyataan Mbak Puan," ujar Ali.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menghargai sikap pasangan Mulyadi-Ali Mukhni yang mengembalikan surat keputusan (SK) Pilgub Sumbar. Ia menyebut, keduanya tidak memiliki prinsip yang kokoh sebagai pemimpin.

“Sejak awal saya sudah menduga bahwa Mulyadi tidak kokoh dalam sikap sebagai pemimpin, sehingga mudah goyah dalam dialektika ideologi," ujat Hasto lewat keterangan tertulisnya, Ahad (6/9).

Hasto menjelaskan, pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani merupakan sebuah harapan. Agar, Sumbar Barat jauh lebih baik sebagaimana sejarah telah mencatat dalam tinta emas.

"Apa yang disampaikan Mbak Puan merupakan bagian dari dialektika ideologis dan disampaikan dengan baik, dengan lafal Bismillah. Jadi mari kita lihat secara obyektif dan proporsional, dan dijauhkan dari dinamika Pilgub," ujar Hasto.

Ia memahami sikap Mulyadi-Ali Mukhni di Pilgub Sumbar. Karena politik kekuasaan bagi yang tidak kokoh dalam prinsip, hanya menjadi ajang popularitas.

“Bagi PDI Perjuangan menjadi pemimpin itu harus kokoh dan sekuat batu karang ketika menghadapi terjangan ombak, terlebih ketika sudah menyangkut Pancasila," ujar Hasto.

Menyusul pengembalian SK dari pasangan Mulyadi-Alu Mukhni, PDIP dipastikan absen dalam pilkada tingkat provinsi di Sumbar.

"Yang pasti kami tidak mengusung pasangan calon, sama artinya absen dalam proses Pilgub (pemilihan gubernur) ini," kata Ketua DPD PDIP Sumbar Alex Indra melalui pesan singkat kepada Republika, Ahad (6/9).

Alex menjelaskan, proses tahapan Pilgub Sumbar 2020 sudah dimulai sejak tahun lalu. Lanjutnya, proses itu sempat tertunda akibat pandemi sehingga sudah melalui waktu dan tahapan yang sangat panjang.

Dia mengatakan, proses di internal partai dimulai saat para calon mendaftar. Partai, sambung dia, kemudian mempelajari secara seksama antara lain rekam jejak, elektabilitas yang diukur dengan metode survey sebelum diambilkan keputusan.

Dia melanjutkan, PDIP akhirnya memberikan rekomendasi kepada pasangan Mulyadi-Ali Mukhni sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar. Dia mengatakan, keputusan ini menunjukkan bagaimana PDIP benar-benar melakukan seleksi calon secara objektif karena meskipun keduanya merupakan kader Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Alex mengatakan, DPD Sumbar saat ini tengah menunggu instruksi selanjutnya dari DPP PDIP terkait langkah mereka dalam Pilkada tingkat provinsi di Sumbar. Dia meminta kader PDIP untuk tetap menjalankan perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri

"Terkait dukung mendukung tentu kami menunggu instruksi DPP Partai," katanya.

Sebelumnya, saat mengumumkan rekomendasi calon kepala daerah Sumbar, Puan berharap agar provinsi tersebut mendukung negara Pancasila. Kendati, Puan tidak menjelaskan lebih lanjut maksud pernyataannya itu.

"Untuk Provinsi Sumatera Barat rekomendasi diberikan kepada Mulyadi dan Ali Mukhni. Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila," kata Puan.

Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar menilai keputusan Mulyadi-Ali Mukhni yang mengembalikan SK PDIP merupakan upaya untuk mempertahankan suara konstituen di Sumatera Barat. Mengingat pernyataan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani yang menimbulkan polemik bagi masyarakat di sana.

"Itu saya rasa mungkin adalah tindakan yang harus dilakukan Mulyadi-Ali ini, di satu sisi guna mempertahankan konstituennya di Sumatera Barat," ujar Rully saat dihubungi, Ahad (6/9).

Apalagi, Puan hingga saat ini belum memberikan klarifikasinya terhadap pernyataannya tersebut. Pasalnya, jika dukungan PDIP tetap dipaksakan, hal itu dapat memengaruhi perolahan suara Mulyadi-Ali.

"Itu pertimbangan politik yang harus dilakukan, walaupun berat untuk menetralisir pendukung atau pemilih militan Mulyadi-Ali,” ujar Rully.

Selain itu, tak bergabungnya PDIP dalam koalisi Mulyadi-Ali juga tak memengaruhi syarat pencalonan keduanya di Pilgub Sumatera Barat. Sebab, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) masing-masing memiliki 10 kursi di DPRD.

"Dengan dukungan PAN dan Demokrat itu sudah melebihi ambang batas syarat pencalonan 13 kursi. Dengan tidak adanya PDIP, sebenarnya tidak ada masalah,” ujar Rully.

Ikuti Whatsapp Channel Republika