Oman Sambut Pemulihan Hubungan Bahrain dan Israel
Oman belum mengomentari prospek hubungan dengan Israel
REPUBLIKA.CO.ID, MUSCAT -- Media pemerintah Oman melaporkan bahwa negara Oman menyambut baik keputusan Bahrain untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, Ahad (13/9). Pemerintahnya juga berharap normalisasi itu akan berkontribusi pada perdamaian Israel-Palestina.
"Oman berharap jalur strategis baru yang diambil oleh beberapa negara Arab ini akan memberikan kontribusi untuk mewujudkan perdamaian berdasarkan diakhirinya pendudukan Israel atas tanah Palestina dan pada pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," kata pernyataan pemerintah.
Menteri intelijen Israel mengatakan beberapa hari setelah kesepakatan Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel diumumkan pada 13 Agustus bahwa Oman juga dapat meresmikan hubungan dengan negara tersebut. Oman pun menyambut baik keputusan UEA dan Bahrain, meski belum mengomentari prospeknya sendiri untuk hubungan yang dinormalisasi.
Pada 2018, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Oman. Dia membahas inisiatif perdamaian di Timur Tengah dengan pemimpin Oman saat itu, Sultan Qaboos.
Di wilayah yang bergejolak, Oman mempertahankan netralitasnya. Hal itu telah menjaga hubungan persahabatan dengan berbagai aktor regional, termasuk musuh bebuyutan Amerika Serikat dan Iran.
Pada Jumat (11/9), Bahrain menjadi negara Teluk kedua yang menormalkan hubungan dengan Israel setelah UEA akan melakukannya sebulan lalu. Normalisasi Hubungan Israel dan Bahrain diumumkan Presiden AS Donald Trump melalui akun Twitter pribadinya. "Terobosan bersejarah lainnya lainnya hari ini. Dua teman hebat kami Israel dan Kerajaan Bahrain menyetujui perjanjian damai - negara Arab kedua yang melakukan perjanjian damai dengan Israel dalam 30 hari," ucapnya.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis AS, Israel, dan Bahrain, disebutkan bahwa mereka akan tetap memikirkan penyelesaian konflik Israel-Palestina. Ketiga negara bertekad mencapai "resolusi yang adil, komprehensif, dan langgeng guna memungkinkan rakyat Palestina mencapai potensi penuh mereka".