Mendikbud Didesak Jadikan Sejarah Mata Pelajaran Wajib
IKA Pendidikan Sejarah UPI minta sejarah diajarkan di tingkat SMA dan MA.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia Komisariat Departemen Pendidikan Sejarah (IKA Pendidikan Sejarah UPI) mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menjadikan sejarah sebagai mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan menengah. Baik di tingkat SMA, SMK, MA, dan MAK.
Menurut Ketua IKA Pendidikan Sejarah UPI, Prof Dadan Wildan, desakan itu merespons berbedarnya draft penyederhanaan kurikulum yang tengah digodok tim bentukan Menteri Nadiem. Dalam draft tersebut, mata pelajaran sejarah hanya menjadi bagian dari Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas X dan menjadi mata pelajaran pilihan di kelas XI dan XII. Sementara di SMK, rancangan penyederhanaan kurikulum tidak mencantumkan adanya mata pelajaran sejarah.
"Kami menolak dengan tegas reduksi mata pelajaran sejarah sebagaimana tertuang dalam rancangan penyederhanaan kurikulum. Sebaliknya, kami menuntut dikembalikannya sejarah sebagai mata pelajaran wajib pada seluruh jenjang pendidikan menengah: SMA/SMK/MA/MAK,” ujar Dadan dalam suratnya yang dikirim kepada Mendikbud Nadiem, Ahad (20/9).
Dadan juga mendesak Nadiem melakukan evaluasi total terhadap proses penyederhanaan kurikulum yang dilakukan lembaga nonpemerintah dan mengembalikan proses tersebut kepada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud sebagai badan resmi di bawah Kemdikbud sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sebagai gantinya, sejarawan anggota penulis buku Sejarah Jawa Barat ini meminta Kemendikbud melibatkan para pakar pendidikan dan pengembang kurikulum dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), para praktisi, asosiasi profesi, dan asosiasi program studi dalam proses penyederhanaan kurikulum.
Menurut Dadan, tuntutan yang disampaikan kepada Nadiem bukan semata-mata aspirasi alumni Pendidikan Sejarah UPI. Melainkan, hasil kajian mendalam dalam webinar yang dihelat Kamis (17/9), hasil kolaborasi dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI), Forum Komunikasi Guru IPS Nasional, dan Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah se-Indonesia (P3SI) ini mengusung tema “Matinya Sejarah: Kritik Terhadap Rancangan Kurikulum 2020”.
Ikuti Whatsapp Channel Republika