PM Jepang Desak Reformasi Dewan Keamanan PBB

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Perdana menteri baru Jepang menuntut reformasi Dewan Keamanan PBB selama pidato perdananya di sidang Majelis Umum PBB ke-75. 

Yoshihide Suga mengatakan dia ingin reformasi untuk mencerminkan realitas abad ke-21 dan menyebutnya sebagai tugas mendesak karena PBB sedang merayakan hari jadi yang ke-75.

“PBB sangat membutuhkan pemerintahan yang netral dan adil lebih dari sebelumnya,” kata Suga, sambil menekankan multilateralisme. 

Dia mengingatkan soal dugaan penculikan warga Jepang oleh Korea Utara sebagai masalah yang menjadi perhatian serius bagi komunitas internasional.

“Posisi Jepang tetap tidak berubah. Jepang berupaya untuk menormalisasi hubungannya dengan Korea Utara, sesuai dengan Deklarasi Pyongyang DPRK-Jepang, melalui penyelesaian secara komprehensif masalah-masalah yang luar biasa seperti penculikan, masalah nuklir dan rudal, serta penyelesaian masa lalu yang tidak menguntungkan," ujar Suga.

Dia juga mengatakan siap untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tanpa syarat apa pun.

“Membangun hubungan yang konstruktif antara Jepang dan Korea Utara tidak hanya akan melayani kepentingan kedua belah pihak tetapi juga akan memberikan kontribusi yang besar bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. Saya tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengambil tindakan dengan semua dedikasi saya,” ujarnya.

Suga juga menjanjikan komitmen negaranya untuk pengembangan kapasitas personel penjaga perdamaian bekerja sama dengan negara-negara Afrika dan Asia.

“Krisis (Covid-19) saat ini tidak boleh membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Keterlibatan PBB dalam operasi penjaga perdamaian dan pembangunan perdamaian tetap penting," ujarnya.

Yoshihide menjadi pemimpin Jepang pekan lalu setelah pendahulunya, Shinzo Abe, mengundurkan diri karena masalah kesehatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika