Indonesia Minta Komitmen 100 Juta Vaksin dari AstraZeneca
AstraZeneca menyambut baik permintaan vaksin Covid-19 dari Indonesia.
REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir serta jajaran tim dari Kementerian Kesehatan telah bertolak ke London, Inggris untuk menyepakati beberapa kerja sama dengan perusahaan farmasi Inggris soal vaksin Covid-19 serta beberapa kesepakatan kerja sama bilateral. Pertemuan dengan pimpinan AstraZeneca pun telah berlangsung.
"Indonesia telah menyampaikan permintaan penyediaan vaksin sebanyak 100 juta untuk tahun 2021," ujar Menlu Retno dalam konferensi pers di London secara virtual, disimak di Jakarta, Rabu (13/10).
Retno mengatakan, pihak AstraZeneca menyambut baik permintaan Indonesia tersebut. Pertemuan dengan AstraZeneca terutama digunakan untuk secara detail membahas komitmen penyediaan vaksin di luar komitmen bilateral yang telah diperoleh sebelumnya dari Sinovac dan Sinopharm/G20.
"Sebelumnya, dilakukan serangkaian pertemuan virual secara intensif antara Indonesia dengan AstraZeneca," ujar Menlu Retno.
AstraZeneca adalah salah satu pengembang kandidat vaksin yang oleh WHO tercatat telah memasuki tahap uji klinis tahap ketiga. Vaksin AstraZeneca ini menggunakan platform non-replicating viral vector.
Dalam permintaan 100 juta vaksin, Indonesia meminta pengiriman pertama dapat dilakukan pada semester pertama tahun 2021. Itu pun akan dilakukan secara bertahap.
Retno mengatakan, AstraZeneca juga sangat tertarik untuk membangun kerja sama dan kolaborasi strategis jangka panjang dengan Indonesia. Dalam pertemuan, delegasi Indonesia menekankan mengenai pentingnya faktor keamanan dan efikasi vaksin Covid-19.
"Faktor-faktor inilah yang akan menjadi bagian penting dari kerja sama Indonesia dengan AstraZeneca, termasuk berbagi informasi mengenai hasil uji klinis tahap 1 dan 2," ujar Retno.
Pertemuan tersebut ditutup dengan penandatanganan rencana pengadaan vaksin Covid-19 dari AstraZeneca oleh pemerintah Indonesia. Pihak pemerintah Indonesia diwakili oleh sekjen Kementerian Kesehatan.