BNPB Anggarkan Rp 1,3 Triliun Atasi Dampak dari La Nina
Pemerintah harus punya pola koordinasi yang kuat mengantisipasi potensi bencana.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan memiliki anggaran untuk penanganan dampak dari La Nina di Indonesia. Anggaran darurat itu disebut Dana Siap Pakai (DSP). DSP itu sebesar Rp 1,3 triliun. Sehingga, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah menyiapkannya.
"Penggunaan DSP untuk Covid-19 tidak mengurangi alokasi DSP untuk penanganan darurat bencana alam. Sehingga, untuk penanganan dampak dari La Nina yaitu bencana alam sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun," kata Sekretariat Utama BNPB, Harmensyah saat dihubungi Republika, Kamis (15/10).
Dikatakannya, anggaran sebesar Rp 1,3 triliun itu meliputi untuk penanganan bencana banjir dan tanah longsor sebesar Rp 232 miliar, gempa bumi dan tsunami Rp 70 miliar, Karhutla Rp 968 miliar, bencana lainnya Rp 30 miliar, erupsi gunung berapi Rp 19,5 miliar dan kekeringan 5,2 miliar.
Sebelumnya diketahui, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengatakan, pemerintah pusat dan daerah harus punya pola koordinasi yang kuat dan siap siaga untuk mengantisipasi potensi bencana yang timbul dari fenomena La Nina. Pemerintah harus memiliki perencanaan anggaran dan fasilitas untuk masyarakat apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti ini.
"Bahaya sekali kalau hal ini tidak disikapi secara serius. Dampak La Nina, akan terjadi banjir di wilayah Indonesia. Pemerintah harus punya perencanaan anggaran dan fasilitas untuk masyarakat yang nantinya akan mengungsi dimana. Tidak mungkin di tenda, pandemi Covid-19 masih berlangsung. Jika ada dapur umum juga tidak mungkin ramai-ramai. Pemerintah harus berpikir sampai situ," kata Manajer Kampanye Keadilan Iklim Eksekutif Nasional Walhi Yuyun Harmono saat dihubungi Republika, Selasa (13/10).
Dikatakannya, La Nina ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di negara lain juga seperti Jepang, Korea, dan Cina. Menurutnya, saat ini, sudah memasuki tahap krisis iklim. Sehingga, jangan sampai pemerintah lengah untuk menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika